Bupati Masuk Bursa Calon Ketua Golkar Bulukumba

Bulukumba - Pengurus DPD II Partai Golkar Bulukumba sudah memutuskan, Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Bulukumba dilaksanakan 30 Desember 2010. Jadwal itu diputuskan dalam rapat pengurus di sekretariat Golkar setempat.

Menjelang musda, beberapa nama meramaikan bursa kandidat ketua, termasuk Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan.

Nama bupati mengemuka setelah sembilan komisariat kecamatan menyatakan mendukung Zainuddin untuk maju di musda, pada pertemuan silaturahmi di kediaman salah seorang tokoh Golkar Bulukumba, A Muttamar Mattotorang, 9 Desember lalu.

Figur lain yang mengemuka adalah kader yang juga pengurus, antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Bulukumba Nirwan Arifuddin, wakil ketua Azikin, bendahara Nuraedah, sekretaris A Hamzah Pangky, pengurus provinis Tabri, dan wakil ketua KPPG Humaeni Idrus.

Meski sudah mendapat dukungan tertulis dari sembilan pengurus kecamatan, Zainuddin belum pernah secara terbuka menyatakan akan majudi musda.

Jadwal musda 30 Desember, dibenarkan Hamzah Pangky yang hadir pada rapat pengurus itu. "Hal ini telah disepakati dalam rapat," kata Hamzah.

Hadir antara lain dewan penasihat DPD II Partai Golkar Bulukumba A Mappasulle, Plt ketua Nirwan Arifuddin, wakil ketua Azikin, bendahara Nuraedah, Hamzah Pangky, dan ketua panitia musda Humaeni Idrus.

Perebutkan 13 Suara

SALAH figur yang namanya ikut mengemuka di bursa calon ketua, Hamzah Pangky,
mengemukakan, belum menyatakan siap untuk maju.

"Saya belum menyatakan kesiapan saya untuk maju," kata Hamzah yang anggota DPRD Bulukumba.

Pada musda Golkar Bulukumba, kandidat akan memperebutkan 13 suara. Rinciannya, DPD I satua suara, komisariat kecamatan (korcam) 10 suara, organisasi sayap satu suara, dan organisasi pendiri dan didirikan satu suara.

Sumber : Tribun-Timur.com

Read more »

Muscab PPP Bulukumba Digelar di Makassar

Bulukumba - Setelah tertunda karena suasana internal partai yang kurang kondusif, pengurus DPC PPP Bulukumba akhirnya memutuskan, menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Bulukumba di Hotel Coklat Makassar, 24 Desember mendatang.

Rencana itu disetujui beberapa pengurus DPC PPP Bulukumba pada rapat di kediaman ketua panitia muscab, Basri Marjuki.

"Hasil rapat sudah ada. Pengurus mempersiapkan muscab pada 24 Desember di Makassar," kata Amrullah, Sekretaris DPC PPP Bulukumba.

Amrullah menyebutkan, pengurus yang hadir pada rapat membahas penentuan jadwal muscab itu, antara lain Basri, wakil ketua Junaidi, wakil sekretaris Nuraeni, dan beberapa pengurus lainnya.

Dijelaskan, muscab akan digelar di Makassar karena situasi di internal partai kurang kondusif saat ini. Karenanya, tidak memungkinkan di Bulukumba.

"Situasi tidak mendukung jika tetap dipaksakan di Bulukumba, makanya kami rencana laksanakan di Makassar. Selain itu, DPW PPP Sulsel juga dekat untuk memantau," kata Amrullah.

Ia berharap, muscab berlangsung aman dan damai. Juga tidak ada masalah setelah pelaksanaan muscab.

Amrullah merupakan salah seorang kandidat ketua pada muscab. Calon pesaingnya adalah legislator PPP di DPRD Bulukumba, Askar.

Menolak di Makassar

RENCANA Muscab DPC PPP Bulukumba di Makassar, ditolak pengurus PAC Kecamatan Kajang. Menurut mereka, rapat pengurus DPC yang memutuskan muscab di Makassar, tidak kuorum.
"Karena itu, kami menolak. Pengurus ranting di sembilan PAC (kecamatan) tidak dihadirkan dalam rapat penentuan tempat dan jadwal muscab," kata M Syahdirn, Sekretaris PAC Kajang, kemarin sore.

Menurutnya, jika muscab dipaksakan di Makassar, maka beberapa PAC mengancam memboikot dan akan menolak hasil muscab itu.

Dua kandidat ketua, Amrullah dan Askar, akan berebut 19 suara, termasuk sembilan suara PAC. Sebelumnya, musda ini dijadwalkan 18 November lalu, namun ditunda.
Salah satu kisruh internal partai ini adalah penolakan empat ketua dan sekretaris PAC diganti, yakni PAC Kecamatan Bulukumpa, Herlang, Kindang, Gantarang, dan Bonto Bahari.

Suasana juga memanas setelah mobil salah satu kandidat, Amrullah, terbakar ketika diparkir di rumahnya. Terbakarnya mobil itu diduga karena kesengajaan.

Sumber : tribun-Timur.com

Read more »

Bima Arya : PAN Tak Tertarik Ajakan PKS

Koalisi partai tengah beda dengan poros tengah yang dulu digagas Amien Rais.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewacanakan pembentukan koalisi 'partai tengah' untuk mengimbangi koalisi Partai Demokrat dan Golkar.

Menanggapi ajakan PKS, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya mengaku tak tertarik.

"Terlalu dini bicara kekuatan tengah sebagai poros alternatif. PAN sama sekali tidak tertarik," kata Bima Arya kepada VIVAnews, Rabu 22 Desember 2010.

Ditambahkan Bima, koalisi partai tengah yang diusulkan PKS beda dengan poros tengah yang dulu digagas pendiri PAN, Amien Rais.

"Konteksnya lain. Dulu betul-betul untuk mencari alternatif dan jalan keluar dari kebuntuan. Sekarang kan tidak ada kebuntuan dan masih banyak opsi untuk menguatkan koalisi atau Setgab," tambah Bima.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan, partai-partai tengah yang selama ini tergabung dalam Setgab seperti PPP, PAN, PKB, dan PKS, kini terjepit di antara dua kekuatan raksasa, yakni Golkar dan Demokrat.

"Penting bagi partai-partai tengah untuk berkonsolidasi agar tidak termarjinalisasi," kata Mahfudz, kemarin.

PKS bahkan menuduh Setgab akan dijadikan alat oleh Golkar dan Demokrat untuk kepentingan pemenangan Pemilu 2014. "Jika PPP, PAN, PKB, dan PKS melakukan konsolidasi kekuatan, maka kami bisa memperkuat posisi tawar dan ikut mengontrol gerak langkah Demokrat dan Golkar yang sudah pasti akan bertarung pada Pilpres 2014," kata politisi yang juga Ketua Komisi I DPR ini.

Bahkan, ujar Ketua Komisi I DPR itu, bukan tak mungkin kekuatan tengah dapat memunculkan capres sendiri. "Atau bahkan berkolaborasi dengan PDIP yang kecil kemungkinannya bergabung ke Demokrat atau Golkar," kata Mahfudz.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mempersilakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk kekuatan 'partai tengah'.

"Silakan saja (galang kekuatan partai tengah). Itu hak masing-masing partai," kata Priyo,

Sumber : Vivanews.com

Read more »

Golkar: Setgab Bukan Forum Ical-SBY

"Golkar hormat pada PKS, PPP, PAN, dan PKB."

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa Sekretariat Gabungan (Setgab) bukan forum milik Aburizal Bakrie dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semata.

Hal itu ia katakan menanggapi kritik PKS yang menilai Setgab hanya didominasi oleh Golkar dan Demokrat.

"Setgab bukan forum Ical-SBY. Golkar hormat pada PKS, PPP, PAN, dan PKB," ujar Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Priyo juga membantah perkataan Sekjen PKS, Anis Matta yang menyebut Setgab kini telah beralih fungsi menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah belaka.

"Pendapat Anis Matta bahwa Setgab adalah tukang stempel, nyatanya justru perlu dikritik," tandas Priyo. Ia menekankan, Setgab sejak awal bukanlah forum untuk menyeragamkan semua pendapat.

Keberadaan Setgab pun, imbuhnya, tidak perlu ditanggapi sinis oleh berbagai kalangan karena fenomena semacam Setgab adalah lumrah dalam politik, dan terjadi juga di negara lain.

Wakil Ketua DPR itu mengaku, komunikasi di Setgab memang perlu ditingkatkan di masa mendatang. Ia pun menyarankan agar berbagai masukan dan ketidakpuasan mengenai Setgab seyogyanya dapat disampaikan langsung oleh anggota-anggotanya langsung kepada Presiden, dan dibicarakan antarketua parpol. "Cara itu lebih bagus dan elegan," kata Priyo.

"Meskipun Golkar tidak ikut mengeluh mengenai Setgab, tapi perlu ada tindak lanjut atas berbagai masukan itu," lanjut Priyo. Secara umum, ia memandang Setgab masih baik-baik saja. Namun suara berbeda dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo.

"Saya dari dulu tak setuju dengan keberadaan Setgab," tandas Dradjad di Jakarta. Menurutnya, gabungan partai-partai koalisi pemerintah sebetulnya tak perlu diformulasikan dalam bentuk Setgab karena keputusan apapun yang diambil ujung-ujungnya ada di DPR.

"Tinggal komunikasi dan koordinasi antarketua partai, selesai," timpal Dradjad. Oleh karena itu, katanya, wajar bila anggota-anggota Setgab menuntut peningkatan efektivitas peran Setgab. "Cara komunikasi perlu diperbaiki agar tidak ada anggota Setgab yang merasa dianaktirikan," tutup Dradjad.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

PAN: Merapat ke PDIP? Masih Jauh

Bima Arya menyatakan PAN bukan salah satu partai yang sedang merapat ke PDIP.

Salah satu Ketua DPP PAN Bima Arya menyatakan, partainya bukan salah satu partai koalisi pemerintah yang dikabarkan sedang merapat dan menjalin komunikasi dengan PDIP.

"Masih jauh. Kami belum ada pembicaraan soal Pemilu 2014," ujar Bima di Jakarta, Rabu, 22 Desember 2010. "PAN tidak sepakat dengan anggapan bahwa Setgab tertawan oleh Demokrat dan Golkar."

Menurut Bima, PAN sepakat harus ada evaluasi internal tentang format koalisi partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). PAN juga meminta seluruh anggota Setgab untuk melakukan evaluasi diri, tidak sekedar melempar kritik atas kinerja Setgab.

"Semua partai koalisi harus koreksi diri. Apakah PPP dan PKS sudah betul-betul serius dalam hal komitmen terhadap koalisi?" ujar Bima bertanya balik.

Ia menyatakan, selama ini PPP dan PKS pun seringkali lemah dalam komitmen mereka. "Jangan sampai agenda kepentingan elektoral 2014 membuat koalisi jalan di tempat," kata Bima.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengungkapkan, ada tiga partai dalam Setgab yang mengajak PDIP melakukan komunikasi politik. "Kami terbuka untuk berkomunikasi. Tapi kalau dalam rangka 2014, syaratnya mundur dulu dari kabinet. Jangan enaknya sendiri, kaki kanan di sana (kabinet), tapi kaki kiri mau bersama PDIP," kata Tjahjo.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

Burhan-LSI: Koalisi Partai Tengah, Psy War

PKB dan PAN dilihat akan tetap memilih untuk menyokong koalisi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang berupaya membangun koalisi 'Partai Tengah' dengan membujuk partai-partai anggota koalisi pemerintahan SBY di luar Partai Demokrat dan Golkar.

Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi melihat selama ini Golkar dan Demokrat memiliki hubungan simbiosis mutualisma, saling menguntungkan satu sama lain. Dua partai itu, bila bergabung, memiliki kekuatan 45 persen suara di parlemen. Artinya, tinggal membutuhkan suara dari satu partai kecil, mereka sudah menguasai mayoritas suara di DPR RI.

Burhanuddin menilai, di luar Demokrat dan Golkar, masih ada partai yang akan lebih memilih menyokong koalisi, di antaranya: PKB dan PAN. Maka itu, Burhan memprediksi "koalisi partai tengah kalaupun jadi terbentuk tidak akan signifikan."

"Saya tidak yakin ancaman itu serius diwacanakan. Itu lebih tampak sebagai psy war, terutama untuk menyampaikan pesan ke Demokrat yang menganakemaskan Golkar." ujar pengamat politik lulusan The Australian National University ini.

Di mata Golkar, momentum politik terakhir yang membuat hubungan Golkar dan Demokrat semakin mesra adalah polemik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Dalam polemik, itu Golkar dan Demokrat cenderung bersikap hati-hati. Adapun partai-partai lain di Setgab, seperti PKS dan PPP, sudah terlanjur mengeluarkan pernyataan mendukung penetapan otomatis Sultan sebagai gubernur.

"Kalau ada deal Golkar dan Demokrat, sulit bagi partai lain untuk memperjuangkan itu. Itu sangat intimidatif bagi partai Setgab yang lain. Kenyataan politik itu harus disadari PKS dan PPP juga, bahwa daya tawar mereka rendah," kata Burhan

Sumber : Vivanews.com

Read more »

Tiga Partai Koalisi SBY Merapat ke PDIP

Sekjen PDIP: "Kalau untuk membahas strategi 2014 dalam rangka pemilu, lepas baju koalisi."

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengakui ada tiga partai koalisi pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) berinisiatif untuk bertemu dengan pimpinan teras PDIP.

"Ada tiga partai yang mengajak kami komunikasi," kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Desember 2010. Namun, dia menolak untuk mengungkapkan nama ketiga partai itu.

"Tidak etis disebut," ujarnya mengelak. Bagaimanapun, ia mengakui bahwa ketiganya adalah partai yang wakil-wakilnya duduk di kabinet saat ini. Terhadap ajakan itu, PDIP belum menanggapi lebih jauh karena masih meragukan niat mereka.

"Kalau sekedar komunikasi atau dialog oke, PDIP terbuka. Tapi kalau untuk membahas strategi 2014 dalam rangka pemilu, lepas baju (koalisi pemerintah) dulu, dong," Tjahjo menandaskan.

Tjahjo menyatakan ia bercuriga ketiga partai itu mengajak komunikasi dengan PDIP semata untuk menggertak pemerintah. "Bisa saja itu cuma main gertak karena takut menterinya digeser (dari kabinet). Ujung-ujungnya kan simpel, yang digertak mau atau tidak?" kata Tjahjo lagi.

"Jadi, jangan mau enaknya sendiri. Kaki kanan di sana (kabinet), tapi kaki kiri mau bersama PDIP. Harus lepas baju dulu," Tjahjo menegaskan.

Ia menekankan, PDIP tidak mau terjebak dan tidak mau dijadikan alat tawar-menawar politik antarpartai dalam Setgab. "Posisi PDIP tidak terlibat dalam Setgab. Itu bukan ranah politik kami. Jikalau ada teman-teman partai dalam Setgab ingin membangun komunikasi dengan kami, silakan. Tapi kalau ingin membangun mitra strategis untuk Pemilu 2014, syaratnya mundur dulu dari kabinet," Tjahjo menegaskan sikap politik PDIP.

Sebelumnya, dua partai yang kini tergabung Setgab, PPP dan PKS, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Setgab. PPP menilai komunikasi dalam Setgab cenderung bilateral dan tertutup, tidak melibatkan semua anggota. Sementara itu, PKS merasa partai-partai tengah di dalam Setgab termarjinalkan di tengah begitu dominannya Partai Demokrat dan Golkar.

Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq bahkan menyarankan partai-partai tengah seperti PKS, PPP, PAN, dan PKB, untuk membangun apa yang disebutnya sebagai "koalisi partai tengah"--yang mengingatkan orang pada manuver "Poros Tengah" Amien Rais saat menggalang kekuatan partai Islam.

Secara terpisah, PPP membantah telah menjalin komunikasi dengan PDIP. "PPP tidak dalam posisi memprakarsai itu atau model koalisi lainnya, karena kami belum tahu apa agendanya," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin di Gedung DPR.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

Golkar Persilakan PKS Galang 'Partai Tengah'

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mempersilakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk kekuatan 'partai tengah'.

Golkar membantah ingin mendominasi kewenangan di koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). "Silakan saja (galang kekuatan partai tengah). Itu hak masing-masing partai," kata Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Jakarta, Selasa 21 Desember 2010.

Priyo menyatakan hal itu menanggapi kritik dari Wakil Sekretaris Jenderal PKS yang juga Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. Mahfud mengajak partai-partai tengah membangun kekuatan sendiri untuk mengimbangi dominasi Golkar dan Demokrat.

Partai-partai tengah yang dimaksud Mahfduz adalah mereka yang selama ini tergabung dalam Setgab, yakni PPP, PAN, PKB, dan PKS. Priyo juga membantah Golkar ingin mendominasi kewenangan di Setgab.

Sebelumnya, Mahfudz memprediksi pada 2014 nanti Golkar dan Demokrat akan mengusung calon presidennya masing-masing. Dan Setgab, kata Mahfudz, akan dijadikan instrumen untuk kepentingan dua partai terbesar itu.

Menanggapi hal ini, Priyo menilai Golkar akan menggandeng siapapun yang bermisi sama pada 2014. Termasuk menggandeng PKS.

"Kalau toh kami memajukan capres, kami akan mengajak kekuatan politik lain. Mungkin PKS pun kami ajak," ujar politisi yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

PKS Ingin Bangun Koalisi 'Partai Tengah'

Bukan tak mungkin kekuatan tengah memunculkan capres sendiri di 2014.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menyatakan tak puas dengan mekanisme yang berjalan di Sekretariat Gabungan (Setgab) dan mengajak partai-partai untuk membangun koalisi 'partai tengah' untuk mengimbangi koalisi Partai Demokrat dan Golkar.

"Perlu kekuatan tengah untuk mengimbangi Golkar dan Demokrat," kata Mahfudz Siddiq dalam keterangan tertulisnya kepada media, Selasa, 21 Desember 2010.

Ia menuturkan, partai-partai tengah yang selama ini tergabung dalam Setgab seperti PPP, PAN, PKB, dan PKS, kini terjepit di antara dua kekuatan raksasa, yakni Golkar dan Demokrat. Keduanya adalah partai pemenang dan runner-up Pemilu.

"Penting bagi partai-partai tengah untuk berkonsolidasi agar tidak termarjinalisasi," kata Mahfudz. Menurutnya, Setgab saat ini tidak bisa banyak diharapkan karena menjadi semacam sarana konsolidasi Golkar dan Demokrat semata.

PKS bahkan menuduh Setgab akan dijadikan alat oleh Golkar dan Demokrat untuk kepentingan pemenangan Pemilu 2014. "Jika PPP, PAN, PKB, dan PKS melakukan konsolidasi kekuatan, maka kami bisa memperkuat posisi tawar dan ikut mengontrol gerak langkah Demokrat dan Golkar yang sudah pasti akan bertarung pada Pilpres 2014," kata politisi yang juga Ketua Komisi I DPR ini.

Bahkan, ujar Ketua Komisi I DPR itu, bukan tak mungkin kekuatan tengah dapat memunculkan capres sendiri. "Atau bahkan berkolaborasi dengan PDIP yang kecil kemungkinannya bergabung ke Demokrat atau Golkar," kata Mahfudz.

Menanggapi hal ini, salah satu Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan saat ini Golkar masih nyaman dengan mekanisme Setgab. "Golkar dan Demokrat seperti saudara. Kalau ke depan Setgab diteruskan dan diperpanjang sampai selah 2014, bisa saja," kata Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

PKB "Memanas" Lagi

Yenny Wahid inisiasi Muktamar islah di Surabaya. Ketua Fraksi PKB sebut Yenny bukan PKB

Putri Gus Dur, Yenny Wahid, menginisiasi Muktamar Islah Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya, pada 26-27 Desember 2010. Dia berharap kubu Kalibata dan kubu Raden Saleh bersatu kembali sebagaimana hasil Muktamar Semarang.

Bagi Yenny, Muktamar Semarang masih merupakan PKB yang utuh. Namun, hal itu tercederai ketika kubu Muhaimin Iskandar menggelar Muktamar Ancol. Sebab, dalam muktamar itu Gus Dur dilengserkan sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.

"Dulu Gus Dur dilengserkan, banyak yang kecewa. Nyatanya Gus Dur tetap jadi bahan kampanye. Islah ini syaratnya rehabilitasi Gus Dur dan kembali ke hasil Muktamar Semarang," kata Yenny di Kantor The Wahid Institute, Jakarta, Selasa, 21 Desember 2010.

Menurut Yenny, pihaknya sudah mengajak kubu Muhaimin datang dan berdamai dalam forum tersebut. "Saya mengajak Mas Muhaimin bersama dalam muktamar ini, karena ini keinginan Gus Dur," ujarnya.

Yenny mengungkapkan, bila Muhaimin bersedia hadir dalam muktamar ishlah itu, akan tetap didukung sebagai ketua. "Kalau dia mau muktamar bareng kita, Muktamar Semarang, kembali lagi. Saya nggak nyalon wis tho. Kalau Mas Muhaimin mau maju, saya nggak mau nyalon, piye-piye aku anake Gus Dur, jeh payu," kata Yenny.

Sementara itu Ketua Fraksi PKB Marwan Jakfar mengatakan muktamar yang digelar Yenny bukan PKB. Menurutnya, tidak ada lagi PKB Kalibata karena proses islah telah berlangsung. Menurut dia, 80 persen pengurus PKB Kalibata telah bergabung ke PKB Muhaimin Iskandar.

"Ini dampak dari proses islah yang sudah berjalan," katanya.

Marwan justru menuding kubu Yenny sudah keluar dari PKB karena telah berkampanye untuk partai lain pada pemilu 2009. "Mereka seolah eksis padahal sudah tidak ada orangnya. Jadi mereka bukan PKB dan bukan anggota PKB," ujarnya.

Sumber : Vvanews.com

Read more »

Wiranto : Sumbangan Parpol Rp 7,5 M Biarkan

Kata Wiranto, itu pilihan tepat. "Dari pada tercatat kecil tapi yang siluman besar."

Undang-Undang Parpol yang baru disahkan pekan lalu menaikkan batas maksimal sumbangan untuk parpol dari sebelumnya Rp5 miliar menjadi Rp7,5 miliar. Menurut Ketua Umum Hanura, Wiranto, menaikkan batas maksimal itu pilihan tepat.

"Sumbangan sampai Rp7,5 miliar biarkan saja. Dari pada tercatat kecil tapi yang siluman besar," kata Wiranto di sela Rapimnas Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 20 Desember 2010.

Menurut dia, dalam pemilu sebelumnya sumbangan siluman paling banyak dimasalahkan. Namun, pengusutan tidak kunjung selesai. Bahkan, sampai hari ini.

"Kami sudah mengawal itu dari awal. Sekarang DPR sudah setuju, kami juga amini setuju," katanya.

Selain itu, terkait UU Penyelenggara Pemilu, Wiranto berpendapat independensi KPU lebih bisa diharapkan bila ada orang partai di dalamnya. Dia mendasarkan hal itu dari pemilu 1999 dan dua pemilu setelahnya.

Menurutnya, independensi dalam konstitusi harus dimaknai lembaganya yang independen, bukan asal calon anggota KPU-nya. "Parpol boleh masuk, daftar KPU lepas baju (partai)," katanya.

Wiranto yang berpengalaman ikut sebagai kontestan pada 2004 dan 2009 itu merasakan ada kepentingan tertentu memanfaatkan KPU.

"Pemilu 1999 saya ikut mengikuti dinamikanya, ada (anggota) partai di situ (jadi anggota KPU) justru lebih fair," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai sumbangan pengusaha kepada Partai Politik (Parpol) maksimal sebesar Rp7,5 miliar merupakan hal wajar. Namun partai pendukung pemerintah ini memberikan persyaratan ketat dalam menerima ketentuan baru tersebut.


Sumber : Vivanews.com

Read more »

Empat Poin Penting di UU Partai yang Baru

Ada sejumlah perubahan penting menyangkut sistem kepartaian di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Kamis 16 Desember 2010 ini. Ada sejumlah perubahan penting menyangkut perpartaian di Indonesia terkandung dalam UU ini.

1. Syarat pendirian partai

UU yang baru, pada Pasal 2 mengatur partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Kemudian, pendaftaran paling sedikit dilakukan 50 orang pendiri dengan akta notaris dan pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.

Read more »

Anas : 2010 Penuh Intrik Politik

Gagasan-gagasan baru dalam dunia politik Indonesia sepi sepanjang 2010.

Partai Demokrat menilai tahun 2010 ini merupakan tahun yang penuh dengan manuver dan intrik politik. Tawaran ide-ide baru nyaris tidak terdengar.

"Politik 2010 cenderung banyak intrik. Tidak banyak ide atau gagasan segar yang ditawarkan," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di acara Workshop Fraksi Demokrat, Jakarta Barat, Jumat 17 Desember 2010. Intrik dan manuver terjadi pada hampir semua partai politik.

Anas menilai, maraknya intrik, polemik, dan sejenisnya itu menghambat kerja pemerintah . Karena intrik sering terjadi, "Pemerintah tidak leluasa bekerja," ujar Anas. Itu sebabnya Anas berharap, "Pada 2011 ini untuk Partai Demokrat mampu menawarkan ide dan gagasan yang segar."

Mantan anggota KPU ini juga mengharapkan agar kader Demokrat bisa memunculkan gagasan-gagasan baru yang segar, cerdas, dan komprehensif. "Khususnya untuk perubahan-perubahan UU Partai Politik," kata dia lagi.

Acara Workshop ini dihadiri sejumlah petinggi Partai Demokrat hadir. Mereka yang terlihat antara lain Ketua Fraksi Jafar Hafsah dan Anggota Dewan Pembina Max Sopacua.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

Cetro: KPU Tak Gubris Audit Dana Kampanye

Menurut Cetro, selama ini audit dana kampanye hanya formalitas saja.

Pengamat politik dari Centre for Electoral Reform (Cetro) Refly Harun memandang bahwa tugas menindaklanjuti hasil audit dana kampanye sebaiknya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, hasil audit tidak efektif jika diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Refly, selama ini audit dana kampenya hanya formalitas saja. "Setelah audit diberikan, KPU tidak lagi menggubris," kata Refly di Jakarta, Sabtu 18 Desember 2010.

Refly mengatakan, penyebab masalah ini karena KPU tidak memiliki sumber daya yang bisa mengaudit. Selama ini partai menyerahkan laporan dana kampanye, kemudian KPU menyuruh akuntan publik untuk mengauditnya. Kemudian hasilnya diserahkan kembali ke KPU. "Setelah hasil audit pasti ada temuan, tapi KPU tidak menggubris," ujarnya.

Besar kemungkinan, menurut Refly, KPU tidak tertarik menindaklanjuti temuan itu, karena Pemilihan Umum sudah selesai. "Ini sama seperti menambah pekerjaan."

Bisa jadi karena KPU tidak memiliki keahlian membaca hasil audit, temuan itu hanya menjadi dokumen sia-sia di KPU. Padahal jika hasil audit itu diserahkan kepada KPK, justru bisa digunakan lebih baik. "Kalau partai mau bersih, seharusnya gagasan ini (audit kampanye diserahkan ke KPK) didorong," kata Refly.

Bila kebijakan ini sudah berjalan, konsekuensinya pun lebih jelas. Jika ada dana kampanye tidak sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan UU Pemilihan Presiden, maka pelanggar bisa dikenakan sanksi. "Misalnya pencoretan peserta pemilihan," ujar dia.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

Golkar Setuju Penyumbang Disertai NPWP

Jadi penyumbang juga bertanggung jawab pada negara, bukan saja pada partai.

Partai Golongan Karya setuju penyumbang dana kampanye wajib menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jadi pertanggungjawaban penyumbang bukan saja ke partai tapi juga ke negara. "Tidak ada masalah dengan NPWP kalau itu memang kewajiban dan Komisi Pemilihan Umum menghendaki demikian. Golkar siap dan tidak beberatan," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono.

Menurut Agung yang ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 November 2008, penyumbang kampanye tentu memiliki kemampuan ekonomi. "Dan biasa juga rutin membayar pajak," katanya.

"Jadi wajar kalau punya uang lebih dari Rp 1 miliar memiliki NPWP. Dalam ketentuan yang ada, memang setiap penyumbang harus tercatat," tandasnya.

Penyertaan NPWP diusulkan Badan Pengawas Pemilu ke KPU, yang diberlakukan bagi penyumbang di atas Rp 5 juta. Partai Keadilan Sejahtera setuju jika dana sumbangan minimalnya dinaikkan menjadi Rp 10 juta. Bagaimana dengan partai-partai lain?

Sumber : Vivanews.com

Read more »

2010, Tahun Politik-Sinetron

Politik 2010 melodramatis, seperti tontonan tanpa substansi.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, menahbiskan tahun 2010 sebagai tahun politik tanpa substansi. Bahkan dia menilai 2010 potret politik yang over acting.

"Potret politik tahun 2010 terlalu dinamis, over tone, over acting, melodramatis, seperti tontotan tanpa substansi," ujar kata Daniel dalam diskusi Trijaya 'Prediksi Politik & Hukum 2011' di Jakarta, Sabtu, 18 Desember 2010.

Akibatnya, lanjut Daniel, situasi perpolitikan tanah air di sepanjang tahun 2010 bagaikan tontonan sinetron yang riuh rendah tanpa memperhatikan isi, sehingga cenderung membosankan dan kosong meski panggung politik diisi oleh banyak aktor.

Daniel pun maklum apabila Presiden Yudhoyono kerapkali menjadi sasaran tembak aktor-aktor lain di panggung politik tersebut."Tapi Presiden memilih untuk tidak menggunakan panggung itu guna meningkatkan citra dirinya," ujarnya.

Menurut Daniel, ia justru menilai Presiden kurang bersolek. "Presiden kurang mengumbar komitmen-komitmennya ke ruang publik hanya untuk memuaskan rasa penasaran publik," ungkap Daniel.

Sebenarnya, imbuh Daniel, banyak komitmen dan pernyataan politik Presiden yang tidak selalu disampaikan dalam panggung politik. "Tapi dari waktu ke waktu, Beliau selalu memonitor," tuturnya.

Daniel pun berharap agar di tahun 2011, perpolitikan di tanah air dapat lebih produktif. Juga diisi aktor yang lebih banyak berpikir dibanding berprasangka. "Mereka yang lebih banyak berbuat daripada berteriak," tutupnya.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

"Pertahankan Syarat Anggota KPU Non-Partai"

Penyelenggara pemilu memang semestinya bebas dari kepentingan politik praktis.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti menyatakan tidak setuju bila anggota partai politik diperbolehkan menjadi anggota KPU. Ketentuan mengenai syarat anggota KPU yang sudah ada, menurutnya sebaiknya dipertahankan. Sebab, penyelenggara pemilu semestinya bebas dari kepentingan politik praktis.

Ramlan menuturkan, sebenarnya aturan mengenai keanggotaan KPU yang sudah ada sekarang sudah jelas, bahwa warga negara yang menjadi anggota partai tidak boleh menjadi anggota KPU. Kalau pun pernah menjadi anggota partai, harus sudah tidak aktif lagi di partai itu selama lima tahun.

"Ketentuan sekarang itu perlu dipertahankan, nggak usah diubah lagi," kata Ramlan di sela 'Workshop Fraksi Demokrat DPR' di Jakarta.

Untuk memperbaiki kualitas dan integritas anggota KPU, Ramlan mengusulkan agar proses seleksi diperkuat.

"Tim seleksi jangan membuka secara umum tapi mereka harus mencari. Kan di berbagai organisasi ada orang-orang yang mempunyai kemampuan dan independensi," kata guru besar Universitas Airlangga itu.

Independensi anggota KPU, Ramlan mengatakan, penting dipelihara demi menjamin kualitas institusi penyelenggara KPU itu dalam menjaga kepentingan semua pihak, baik peserta Pemilu maupun para pemilih. "Itu kepentingan bangsa, harus dipelihara terus," kata dia.

Dia menyatakan orang yang dipilih untuk menjadi anggota KPU harus memiliki keahlian tinggi di bidangnya. Sebab, menurutnya orang yang punya kompetensi dan ahli di bidangnya pasti tidak akan mudah didikte. "Maaf, orang pintar itu biasanya ada angkuhnya sedikit, tidak bisa dia didikte begitu saja," ujar Ramlan.

Selain itu, ia menambahkan, fungsi pengawasan KPU juga mesti diperkuat. Untuk itu, kode etik KPU harus dijabarkan lebih detail dan konkret.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

Masak Peserta Juga Penyelenggara Pemilu?

Ketua KPU menilai, masuknya kader partai bisa membuat KPU tak mandiri

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary tidak setuju bila anggota Partai Politik (Parpol) masuk sebagai penyelenggara pemilu. Sebelumnya Komisi II DPR menyepakati calon anggota KPU dari parpol harus mengundurkan diri dari partainya sebelum mendaftar menjadi anggota KPU.

Hafiz menilai hal tersebut dapat membuat KPU tidak mandiri. "Saya pribadi tidak setuju dengan parpol masuk, karena Undang-undang Dasar mengatakan, mandiri itu harus terlepas. Masa peserta Pemilu kok tiba-tiba jadi (penyelenggara Pemilu)," katanya di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, jika kader parpol tersebut masuk, maka akan mengakibatkan tarik menarik kepentingan. Sehingga kerja para penyelenggara pemilu seperti KPU tidak dapat independen. "Paling tidak yang namanya kepentingan politik bisa terjadi," katanya.

Sebelumnya, tujuh dari sembilan fraksi di parlemen mendukung kader partai boleh mendaftar jadi anggota KPU. Partai Persatuan Pembangunan menilai kader partai tak perlu menunggu tak aktif lima tahun seperti diatur Undang-undang Penyelenggara Pemilu yang berlaku sekarang.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP di DPR, M Romahurmuziy, sikap partisan adalah masalah ideologi yang tak bisa dibatasi waktu. "Independensi tidak bisa diukur dengan memberikan waktu 5 tahun tidak aktif di partai politik," kata Romy kepada VIVAnews. "Sikap partisan adalah soal ideologis, sehingga tidak dijamin bisa hilang meski sudah menanggalkan keanggotaan parpol selama 5 tahun," katanya.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

Golkar : KPU Diisi Partai, Pemilu 1999 Sukses

Partai Golkar sepertinya juga mendukung orang partai kembali bisa masuk Komisi Pemilihan Umum. Salah satu Ketua Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan, KPU penyelenggara Pemilu 1999 diisi orang partai, namun terbukti Pemilu sangat berhasil.

Apalagi, kata Priyo, Pemilu 1999 juga dikenang sangat demokratis. "Golkar punya pandangan, jangan disalahkan ingin kembalikan penyelenggara pemilu pada suasana 99," katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 16 November 2010.

Apalagi, kata Priyo, meski anggota KPU dilarang anggota partai pun, tetap saja usai Pemilu ada yang masuk partai. Terbaru, anggota KPU penyelenggara Pemilu 2009, Andi Nurpati Baharuddin, masuk menjadi pengurus Partai Demokrat. "Selama ini dilakukan independen, berujung juga tokoh KPU menjadi pengurus teras parpol," kata Priyo.

Karena itu sekarang, ujar Priyo, mulai mengerucut gagasan jalan tengah, yakni pengurus parpol boleh sebagai penyelenggara pemilu, tetapi langsung deklarasi berhenti begitu terpilih sebagai anggota KPU. "Ada gagasan baru jalan tengah, parpol deklarasi tidak akan jadi pengurus sampai tenggat waktu tertentu. Ini akan kami matangkan," katanya.

Selain Golkar, beberapa partai sebelumnya juga menyatakan mendukung orang partai boleh duduk di KPU. Mereka adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat yang mendukung orang partai boleh duduk di KPU. Sementara partai yang mempertahankan KPU bebas dari anggota partai tinggal Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

Alasan PPP Dukung KPU Bisa Diisi Orang Partai

Partai Persatuan Pembangunan termasuk satu dari tujuh fraksi yang mendukung kader partai bisa masuk Komisi Pemilihan Umum, tak perlu menunggu tak aktif lima tahun seperti diatur Undang-undang Penyelenggara Pemilu yang berlaku sekarang. Menurut Sekretaris Fraksi PPP di DPR, M Romahurmuziy, sikap partisan adalah masalah ideologi yang tak bisa dibatasi waktu.

"Independensi tidak bisa diukur dengan memberikan waktu 5 tahun tidak aktif di partai politik," kata Romy kepada VIVAnews, Jumat 26 November 2010. "Sikap partisan adalah soal ideologis, sehingga tidak dijamin bisa hilang meski sudah menanggalkan keanggotaan parpol selama 5 tahun," katanya.

Romy menilai, kalangan yang mengatasnamakan civil society itu salah kaprah dalam menerjemahkan makna 'mandiri' dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (5) tentang KPU. Mandiri di situ dimaksudkan adalah lembaga KPU-nya tidak bisa diintervensi/ dipengaruhi lembaga manapun.

"Itulah kenapa dukungan PPP terkait netralitas anggota KPU adalah ketika terpilih, karena mandiri nantinya dijalankan dalam praktik penyelenggaraan tugas KPU-nya," kata Romy. "Memaknakan 'mandiri' dalam UUD 1945 kaitan netralitas lembaga-lembaga negara terhadap parpol sudah lazim dan dipraktikkan di lembaga negara lain."

Romy mencontohkan, penerjemahan 'merdeka' dalam pasal 24 ayat (1) tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian 'Mandiri' dalam pasal 23E ayat (1) tentang Badan Pemeriksa Keuangan. "Semuanya, praktek independensinya berjalan baik. Jadi mempersoalkan 5 tahun atau 1 hari adalah tidak relevan untuk menilai kemandirian KPU," kata Romy.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menentang wacana kader partai bisa menjadi anggota KPU seperti yang diusulkan tujuh fraksi di parlemen. Tujuh fraksi berniat menghapus ketentuan yang memberikan batasan waktu 5 tahun untuk tidak menjadi anggota partai politik. Dengan demikian, setiap warga negara dapat mendaftarkan diri sebagai anggota KPU atau Bawaslu, bahkan anggota partai politik sekalipun dengan syarat mengundurkan diri pada saat mendaftar.

Sumber : Vivanews.com

Read more »

Alasan PDIP Dukung Orang Partai di KPU

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mendukung penempatan orang partai di Komisi Pemilihan Umum. Menurut PDI-P, perlu ada kombinasi profesional dan wakil partai di lembaga penyelenggara Pemilu itu.

"Pada prinsipnya, yang harus dipertahankan masuk Undang-undang bahwa posisi KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan harus netral dan ada unsur independen," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, secara tertulis ke VIVAnews, Senin 15 November 2010.

Namun, kata Tjahjo, karena Pemilu ini adalah sarana partai politik untuk bisa duduk di parlemen, dan belajar dari Pemilu 2004 dan 2009, PDIP menilai perlu perwakilan partai duduk di KPU.

"Banyak ketimpangan dari pelaksanaan KPU yang kurang memahami posisi dan peran partai dan sistem lainnya yang seolah-olah partai tidak boleh tahu misalnya masalah teknologi informasinya," kata Tjahjo.

Kemudian keanggotaan KPU yang semuanya intelektual, juga menurut PDIP, membuat mereka tidak memahami dinamika partai politik. Maka itu, PDIP berpendapat anggota KPU tetap dari unsur profesional independen, namun ditambah dengan perwakilan partai. "Agar ada kontrol dan tanggung jawab bersama langsung dari partai," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan salah satu Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Akbar Faizal juga mendukung unsur partai masuk KPU.

Anis Matta yakin, keterlibatan parpol di dalam KPU, bisa mengurangi tingkat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. "Agar dapat menghasilkan Pemilu dengan tingkat kecurangan sedikit sampai kejujurannya 99 persen, karena parpol punya akses masuk ke KPU," katanya.

Akbar beralasan, masuknya unsur partai akan membuat publik mudah mengidentifikasi sejak awal. "Nggak bisa kayak kemarin, baru ketahuan setelah usai pemilu menjadi pengurus parpol," ujar Akbar.

Akbar merujuk pada masuknya Andi Nurpati ke Partai Demokrat ketika menjabat anggota KPU. Menurut dia, hal itu justru menunjukkan dependensinya pada kekuatan tertentu. "Setahu saya semua fraksi bersikap sama kecuali PAN dan Demokrat," katanya.

Penolakan anasir partai, sejauh ini dilontarkan Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Ketua Fraksi Demokrat Jakfar Hafsah mengatakan fraksinya berpandangan anggota KPU harus netral, bukan anggota partai selama lima tahun sebelum mendaftar anggota KPU. "Kami ingin penyelenggara pemilu itu netral," katanya.

Sejumlah aktivis LSM menyuarakan penolakan partai politik menjadi penyelenggara pemilu. Dimotori Cetro (Centre for Electoral Reform), mereka menggalang Petisi Tolak Anggota Parpol Dapat Menjadi Penyelenggara Pemilu di situs jejaring sosial Facebook.

Sumber Vivanews.com

Read more »

Gaji Pengurus KPU Minta Dinaikkan

"Ada aduan dari anggota KPU di daerah, gaji mereka Rp3-4juta. Itu kecil sekali dan rawan."

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai peningkatan remunerasi dalam bentuk pemberian tunjangan kinerja juga perlu diberikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peningkatan gaji ini dia nilai bisa menjaga independensi anggota KPU.

"Ada aduan dari anggota KPU di daerah, gaji mereka Rp3-4 juta. Itu kecil sekali dan rawan godaan memabukkan dari luar," kata dia di Jakarta, Sabtu, 18 Desember 2010. Menurutnya, gaji KPU saat ini perlu dievaluasi apakah masih relevan.

Selain itu, Lili juga menyoroti integritas tim seleksi anggota KPU. "Kalau tim penyeleksi tidak berintegritas, nanti hasilnya pun (anggota KPU) tidak baik."

Tim seleksi ini, menurut dia, jangan sampai diisi oleh orang-orang yang sekadar mencari pekerjaan. "Masak dari 200 juta tidak ada yang punya integritas dan moral yang baik?"

Faktor lain supaya anggota KPU tetap independen adalah pemberian sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk pidana. "Jangan hanya dipecat."

Saat ini, sejumlah instansi mendapatkan tunjangan kinerja di luar gaji pokok, di antaranya adalah kepolisian, TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Lembaga-lembaga ini menyusul program peningkatan remunerasi di lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Keuangan.

Sumber : VIVAnews.com

Read more »

Legislatif Ungkap Utang Pemkab Rp 1,6 Miliar

Bulukumba - Anggota DPRD Bulukumba mengungkapkan adanya utang eksekutif atau pemerintah daerah (pemda) setempat sebesar Rp 1,6 miliar. Utang itu karena pemda menggunakan anggaran yang berlebihan.

Utang ini tidak mampu dibayar pihak eksekutif, karena tidak ada pos anggaran atau tidak ada dana. Melebihi batas belanja yang seharusnya dan melanggar Permendagri Nomor 13 Tahun 2010.

Anggaran yang dianggap melebihi batas penggunaan, antara lain saat pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Zainuddin Hasan-Syamsuddin, berupa dana makan minum, penginapan, penggunaan transportasi mobil, dan panggung atau tenda.

"Kasihan warga yang digunakan jasanya, karena sampai saat ini belum bisa dibayar oleh Pemkab Bulukumba," kata Wakil Ketua DPRD Bulukumba, A Edy Manaf, usai menutup rapat penetapan pembahasan APBD Perubahan Bulukumba 2010 di gedung dewan, kemarin.

Menurutnya, pemkab tidak bisa membayar jasa warga yang digunakan pada acara pelantikan itu, karena tidak ada lagi dana di kas pemda.

"Utang itu juga tidak bisa dibayarkan melalui APBD 2011 nanti," tambah Edy.

Sebelumnya, panitia di badan anggaran (banggar) legislatif juga mengungkapkan adanya utang itu, yang tidak bisa dibayar melalui APBD-P 2010 dan APBD 2011. Pasalnya, penggunaan dana melampaui batas.

"Ada utang pemkab yang terungkap dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2010," kata anggota banggar, Pahidin, Kamis (16/12).

Pahidin menegaskan, utang itu tidak bisa dibayarkan melalui APBD 2011, karena belanja tahun lalu tidak bisa didanai dari anggaran tahun berjalan (tahun depan).

Ia berharap, pihak eksekutif bisa mencari solusi terbaik untuk melunasi utang yang digunakan pada acara pelantikan dan kegiatan lainnya.

Termasuk biaya penginapan, makan dan minum, sewa tenda, serta transportasi. (smb)

Eksekutif Mengakui

PIHAK eksekutif membenarkanya adanya utang Pemkab Bulukumba sebesar Rp 1,6 miliar itu. Penyebabnya, karena banyak kegiatan tahun ini, sehingga mereka banyak menggunakan jasa pihak lain.

"Itu terjadi karena banyaknya kegiatan tahun ini, sehingga menyedot anggaran yang tersedia di APBD pokok," kata Kepala Bagian Umum, Muhammad Tayyeb, kemarin.

Kegiatan yang pendanaanya sangat besar antara lain pilkada yang berlangsung dua putaran. Anggarannya Rp 16 miliar. Begitu juga acara pelantikan bupati.

Padahal, anggaran yang tersedia tahun ini hanya Rp 8 miliar. Sedangkan tahun lalu sebesar Rp 12 miliar.

Tayyeb mengatakan, pemkab akan mengusahakan menuntaskan utang-utang itu sebelum pembahasan APBD Pokok 2011.

Via Tribun-Timur.com

Read more »

Pilgub Lewat DPRD Dinilai Kemunduran

JAKARTA -- Rencana mengembalikan Pemilihan Gubernur (Pilgub) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus mengundang kontroversi. Sejumlah kalangan menilai rencana tersebut adalah kemunduran.

Direktur Eksekutif Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, rencana tersebut mengingkari semangat dan tujuan besar proses demokrasi. Alasan pemerintah yang menyatakan pemilihan langsung mahal tidak bisa dijadikan tolok ukur.

Sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang bisa memastikan pemilihan gubernur oleh DPRD akan jauh lebih efisien dibanding pemilukada langsung. "Tidak ada jaminan bahwa ongkos politik tidak resmi untuk membeli perahu partai di DPRD, jauh lebih sedikit ketimbang penyelenggaraan pemilihan langsung oleh rakyat," ungkap Titi, di Jakarta, Rabu 15 Desember.

Perludem berpandangan, yang diperlukan untuk mengatasi bersarnya ongkos pemilukada adalah dengan memperbaiki aturan proses penyelenggaraan pemilukada yang sangat tidak layak. "Dalam konteks substansi, isinya jauh lebih mundur daripada pengaturan pileg dan pilpres 2009, bahkan Undang-undang 32/2004 juncto UU 12/2008 yang sangat berlaku, banyak yang dibatalkan MK," ungkapnya.

Titi menyarankan agar pemerintah fokus pada perbaikan aturan yang bisa menekan maraknya politik uang, jual beli, perahu politik, dan suara pemilih, serta melaksanakan hukum dengan konsisten dan memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran.

Titi menambahkan, aturan dana kampanye sangat tidak bergigi dalam menjerat penyalahgunaan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Aturan yang ada justru memfasilitasi terjadinya penyimpangan yang berujung pada politik biaya tinggi.

"Buktinya, banyaknya pelanggaran yang bersifat sistematis, massif, dan terstruktur diputus MK yang seharusnya jadi domain penyelenggaraan pemilu untuk menyelesaikannya," kata Titi.

Read more »

Lima Kader Siap Bersaing Incumbent

Bulukumba, Tribun - Lima kader sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bulukumba siap bersaing dengan incumbent, A Edy Manaf, pada perebutan kursi ketua dalam Musda DPD PAN Bulukumba, 27 Desember nanti.

Lima figur yang sudah menyatakan isyarat akan maju dalam bursa calon ketua di musda itu adalah Irham Rahimin (Ketua Bappilu DPD PAN Bulukumba), Abdul Rajab (Wakil Ketua PAN Bulukumba, A Zulkarnain Pangky (Bendahara PAN Bulukumba), Khalik Saifullah (Sekretaris PAN Bulukumba), dan A Banri Alang (Ketua Bidang Pengkaderan).

Beberapa diantaranya bahkan mengklaim sudah mendapat dukungan dari pengurus kecamatan. Irham misalnya, mengklaim sudah mendapat sinyal dukungan delapan dari 10 pengurus kecamatan PAN di Bulukumba. Juga dari beberapa pengurus ranting.
Kepada wartawan, Irham mengklaim dukungan itu datang dari ketua dan sekretaris. Antara lain dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) Bonto Bahari, Herlang, Kajang, Bulukumpa, Rilau Ale, Kindang, dan Gantarang.

Sementara dua PAC lainnya, Kecamatan Bonto Tiro dan Ujung Bulu, belum memberikan kepastian, tetapi dalam tahap konsolidasi.

"Saya sudah pastikan maju dan siap menantang incumbent setelah mendapat dukungan dari delapan pengurus kecamatan (PAW). Ditambah sejumlah pengurus ranting di desa," kata Irham di Warkop Dua TelluE, Kota Bulukumba,.

Keinginan untuk maju juga disuarakan wanita politisi, A Banri Alang. Legislator PAN di DPRD Bulukumba ini sudah menyampaikan keinginannya itu sejak beberapa waktu lalu.

"Saya telah keliling melakukan konsilidasi dengan pengurus kecamatan dan ranting mengenai kesiapan saya maju di musda. Hasilnya, mereka memberi respon," kata Banri Alang, kemarin, yang sedang berada di Makassar ketika dihubungi per telepon.

Calon lainnya, A Zulkarnaen Pangky dan Abd Rajab, juga sudah menyatakan kesiapannya maju dan memimpin PAN Bulukumba.

"Saya sudah melakukan persiapan. Komitmen saya akan membesarkan kader dan partai. Jika sekarang hanya empat kursi di parlemen, jika saya direstui, saya akan upayakan lebih dari itu," kata Zulkarnaen, di ruang kerjanya di gedung DPRD Bulukumba.

Bahkan belakangan ini, umbul-umbul dan spanduk Zulkarnaen telah terpasang di dua kecamatan, Bulukumpa dan Rilau Ale.

Tanggapi Positif

KETUA DPD PAN Bulukumba, Edy Manaf, yang juga disebut-sebut akan maju lagi, menanggapi positif keinginan beberapa kader partai untuk bersaing di Musda PAN Bulukumba, Desember nanti.

"Mereka adalah kader yang berhak untuk maju. Jika mereka maju di musda, itu membuktikan saya telah sukses membangun partai ini," kata Edy, yang juga Wakil Ketua DPRD Bulukumba,

Menurutnya, di PAN, tidak jadi soal siapa yang akan maju. Yang jelas, kader itu disepakati dan ingin membesarkan partai.

Read more »

Legislator Gagas Perda Traficking

BULUKUMBA -- Anggota DPRD Bulukumba punya perhatian khusus terhadap perdagangan manusia (trafficking). Untuk itu, mereka berinisiatif mendorong lahirnya perda terkait trafficking.

Alasannya, tidak sedikit warga Bulukumba yang menjadi TKI di luar negeri. Sementara tidak ada aturan yang jelas tentang tata cara rekrutmennya di daerah.

Gagasan tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Bulukumba Andi Cawa Miri. Menurutnya, saat ini dirinya sedang menggodok rancangan tersebut sebelum akhirnya disetujui untuk dibahas anggota DPRD Bulukumba.

Munculnya ide ini, kata dia, tidak terlepas dari kerisauan atas jaminan tenaga kerja yang direkrut di daerah saat harus mencari nafkah di luar negeri. Pilihan menjadi tenaga kerja, menurut dia, memang menjadi hak seseorang. Akan tetapi pemerintah berkewajiban untuk melindungi warganya agar tidak menjadi korban.

Cawa Miri menjelaskan, perda tersebut akan mengkaji tidak hanya dari segi prosedural perusahaan pemasok TKI, tetapi juga akan memberikan koridor tentang jaminan bekerja sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini dilakukan karena sebagian besar TKI, kata dia, tertipu dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan saat direkrut dengan apa yang terjadi di luar negeri.

"Sudah banyak contohnya kita lihat. Banyak orang yang sudah menjadi korban. Bayangkan kalau mereka diberangkatkan dengan iming-imin gaji tinggi tetapi akhirnya malah tersiksa,” ungkapnya.

Ketua DPRD Bulukumba Andi Edy Manaf membenarkan rencana tersebut. Saat ini, kata dia, rencana tersebut akan digodok Badan Legislasi DPRD.

Namun secara tegas dia menyatakan bahwa perda tersebut sangat dibutuhkan di Bulukumba. Bahkan menurutnya menjadi tuntutan karena sampai saat ini tidak ada aturan yang jelas yang memberikan perlindungan warga yang bekerja di luar negeri.

Alasan lain, kata dia, yang membuat perda ini diperlukan karena sampai saat ini warga yang bekerja di luar negeri tidak terdeteksi. Ini karena soal pemberangkatan mereka sangat mudah karena hanya mengikuti prosedur perusahaan pemasoknya saja.

Read more »

Zainuddin, dari Pohuwatu ke Bulukumba

Zaidin Resmi Pimpin Butta Panrita Lopi

BULUKUMBA -- Zainuddin Hasan, putra Bulukumba yang pernah menjadi Bupati Pohuwatu, Gorontalo, resmi mencatatkan dirinya sebagai orang nomor satu di Butta Panrita Lopi. Dia pun siap menularkan sukses yang diukirnya di tanah rantau tersebut ke kampung halamannya kini.

"Saya sudah pengalaman membangun daerah yang dulunya tidak berarti apa-apa, menjadi jauh lebih berkembang. Pohuwato sudah saya bangun dengan tingkat kemajuan sangat signifikan. Sekarang di kampung halaman sendiri, saya akan melakukan hal sama, bahkan lebih dari itu. Dan itu akan saya mulai hari ini juga," tegas Zainuddin"

Pelantikan Zainuddin Hasan dan Syamsuddin (Zaidin) sebagai bupati dan wakil bupati Bulukumba periode 2010-2015, berlangsung di halaman kantor bupati. Kapolda Sulsel Irjen Pol Johny W Usman, anggota DPR RI Akbar Faizal dan Tamsil Linrung, Bupati Selayar Syahrir Wahab, Sekkab Sinjai Mansyur A Yacub, mantan Bupati Bulukumba Patabai Pabokori, dan mantan Wakil Bupati Bulukumba Padasi, ikut hadir dalam pelantikan yang dipimpin Gubernur Syahrul Yasin Limpo itu.

Apa saja program prioritasnya, Zainuddin tidak bicara banyak. Dia hanya menyatakan akan segera merealisasikan janji-janji politiknya yang tertuang dalam visi misi pencalonan pada pemilukada lalu.

"Potensi Bulukumba, baik kerajinan, pertanian, perikanan, wisata bahari, dan kekayaan lainnya, akan menjadi fokus saya dalam menata Bulukumba.

Saya kembali ke sini semata untuk berbuat yang terbaik bagi kampung halaman saya. Saya cuma butuh dukungan dari masyarakat Bulukumba," katanya.

Salah satu program yang dijanjikan Zaidin pada kampanye pemilukada lalu adalah menjadikan Bulukumba sebagai daerah mandiri. Soal hal ini, Zainuddin sudah menegaskan akan mengawalinya dengan mengalirkan dana segar untuk setiap kecamatan.

"Insya Allah saya akan serahkan lima miliar untuk sepuluh kecamatan di Bulukumba. Itu sebagai modal awal setiap kecamatan," ujarnya.

Sebagai langkah pendahuluan, Zainuddin telah menyerahkan gajinya selama lima tahun menjabat Bupati Pohuwatu sebesar Rp360 juta. Dana itu digenapkannya Rp400 juta lalu diserahkan ke Pemkab Bulukumba sebagai dana untuk kegiatan sosial.

Ditanya tentang Bulukumba yang pernah menjadi daerah percontohan penegakan syariat Islam di bawah kepemimpinan Patabai Pabokori, Zainuddin menegaskan siap menghidupkannya kembali. "Insya Allah, segala sesuatu yang baik, termasuk penegakan syariat Islam yang sudah diperdakan, akan saya lanjutkan dan kembangkan," ucapnya.

Zainuddin juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru melakukan kocok ulang pejabat. Baginya, pejabat yang saat ini menduduki pos-pos tertentu, tidak akan diutak-atiknya sepanjang yang bersangkutan mau bekerja sama.

"Tidak perlu ada pejabat yang panik dan khawatir akan saya ganti. Asal mau bekerja sama dalam mewujudkan visi misi saya, maka tidak ada yang akan diganti. Saya datang untuk benar-benar membangun dan menata kampung halaman saya ini agar bisa lebih baik dari sebelumnya," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengingatkan Zaidin untuk menepati dan merealisasikan semua janji politiknya saat kampanye lalu. Syahrul pun optimis Bulukumba bisa jauh lebih maju. Dengan catatan, katanya, pasangan Zaidin menepati janji yang ditawarkannya dulu.

"Secara konsep, apa yang ditawarkan Pak Bupati dan pasangannya, sangat menjanjikan Bulukumba bisa lebih maju. Tapi, itu hanya bisa tercapai jika Pak Bupati yang baru dapat menciptakan dan mempertahankan kondusivitas daerah," Syahrul mengingatkan.

Fajar.co.id

Read more »

Legislator Tolak Kembalikan Hadiah Zaidin

BULUKUMBA -- Pemberian jas dari bupati terpilih Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) kepada 40 anggota DPRD Bulukumba terus disoroti. Desakan Komite pemantau legislatif (Kopel) Bulukumba agar dewan mengembalikan pemberian tersebut tidak digubris.

Sebaliknya, legislator ngotot menerima hadiah tersebut. Bahkan, siap dipakai pada pelantikan Zaidin yang direncanakan 9 November.

Kopel pun berang dan mengancam akan melapor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba. Alasannya, pemberian tersebut adalah bagian dari gratifikasi.

Koordinator Kopel Bulukumba Majid Bakti menyayangkan sikap DPRD yang tidak peka terhadap kritikan. Dia juga menilai anggota DPRD tidak mengindahkan aturan yang melarang gratifikasi.

Menurut Majid, jika sikap itu terus dipertahankan, maka ke depan bisa saja anggota dewan menerima hadiah dari orang tertentu seperti mobil. Apalagi, jika dewan selalu berkelit bahwa pemberian tersebut ikhas.

"Dewan itu harus sadar bahwa jabatan dia melekat pada dirinya," katanya. Majid menjelaskan, pemberian kepada pejabat dilarang dalam UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua DPRD Bulukumba Edi Manaf menegaskan, dirinya tidak akan mengembalikan pemberian tersebut hanya karena desakan Kopel. Satu-satunya, kata dia, yang bisa memaksa dia mengembalikannya jika Zaidin yang memintanya. Menurutnya, pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik.

"Silahkan saja Kopel berkomentar. Kami hargai itu tapi bukan berarti kami ingin menuruti keinginannya untuk mengembalikan pemberian jas ini," kata Edi.

Read more »

Legislator Dianggap Terima Gratifikasi

Terkait Hadiah Jas dari Calon Bupati Terpilih

BULUKUMBA -- Pemberian stelan jas kepada 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba dari pasangan calon bupati terpilih Zaidin menuai polemik. Pemberian yang diinisiasi salah seorang anggota DPRD Abdul Kahar Muslim ini dinilai masuk dalam kategori gratifikasi yang tidak dibenarkan untuk diterima oleh pejabat negara termasuk legislator.

Pemberian ini dianggap sebagai bentuk pendekatan eksekutif kepada legislatif yang nantinya akan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemberian ini dipastikan akan berdampak secara psikologi dan menciptakan beban moral legislator dalam menjalankan fungsinya nanti.

Ketua Komite pemantau legislatif (Kopel) Bulukumba, Majid Bakti bahkan mengecam tindakan dewan ini. Menurutnya, pemberian ini akan menjadi bumerang bagi anggota dewan nantinya untuk mengawal eksekutif. Alasan legislator bahwa hal ini hanya sebatas pemberian dinilai tidak masuk akal dan cenderung hanya pembelaan semata. Pemberian ini dipastikan memiliki efek politik yang pada akhirnya menyebabkan legislator nantinyan mandul dalam mengawal kebijakan pemerintahan Zaidin lima tahun mendatang.

"Tidak mungkin tidak ada pengaruhnya kalau orang diberikan sesuatu. Omong kosong itu. Saya sendiri heran dengan mental dewan seperti ini. Lagi pula kenapa harus Zaidin yang menyiapkan jas untuk pelantikan. Memangnya anggota dewan tidak punya jas, ini sangat lucu," ujar Majid.

Karena itu, Majid meminta semua anggota dewan yang menerima hadiah jas tersebut untuk berbesar hati mengembalikannya. Pengembalian menurut Majid jauh lebih terhormat sebagai bentuk komitmen dewan sebagai lembaga yang siap mengontrol eksekutif. Jika pemberian ini tidak dikembalikan, kata dia, akan semakin memperburuk citra DPRD Bulukumba. Apalagi pemerintahan yang baru ini belum diketahui akan seperti apa kebijakan yang akan dihasilkan.

"Tidak ada pilihan lain, kembalikan saja, saya kira anggota dewan semua punya jas yang akan dipakai untuk pelantikan tanpa harus terikat dengan jas dari Zaidin. Sebab ini saya kira mengarah pada bentuk gratifikasi yang dilarang keras. Harusnya kan DPRD memahami ini. Apalagi sangat aneh karena diinisiasi oleh anggota dewan sendiri," tambahnya.

Menanggapi desakan ini, Ketua DPRD Bulukumba, Edi Manaf menyatakan bahwa dirinya menjamin tidak akan ada embel-embel kepentingan dalam pemberian ini. Jas tersebut, kata dia, hanya sebagai bentuk terima kasih dan tidak termasuk dalam konteks gratifikasi. Kritikan Kopel ini dinilai wajar sebagai bentuk kontrol dan menjadi bahan analisa dewan agar kedepan mewaspadai setiap pemberian seseorang. Sayangnya Edi tidak memberikan komentar pasti soal desakan dewan untuk mengembalikan jas ini.

Sementara, anggota DPRD lainnya, Zulkifli Saiye menyatakan bahwa dirinya siap mengembalikan jas tersebut jika memang ada unsur kepentingan di dalamnya. Hanya saja, dia meminta agar desakan Kopel tersebut dianalisa dahulu apakah memang mengandung unsur gratifikasi atau tidak. Pasalnya, dia menilai pemberian ini ikhlas dan dirinya tidak mendapatkan beban atau pesanan kepentingan apa-apa dengan pemberian ini. "Saya kira kalau memang ada unsur gratifikasi tidak apa-apa dikembalikan," kata dia.

Via Fajar.co.id

Read more »

KKMB Tolak Investor ke Bulukumba

Makassar, Tribun - Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) di Makassar menggelar demo, menyatakan menolak investor asing yang akan didatangkan Bupati Bulukumba terpilih, Zainuddin.

Hal itu mereka sampaikan di fly over Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (25/10). Selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD Sulsel dari Bulukumba di gedung dewan.

Di gedung DPRD Sulsel, mereka diterima dua legislator asal Bulukumba, A Mariattang dan Nasrullah.

Mereka menyatakan, akan menolak investor asing itu jika datang ke Bulukumba dengan paham kapitalis.

Mereka menegaskan, menolak segala bentuk kapitalisasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, dan kehutanan.

"Aksi ini tanpa tendensi politik. Yang jelas KKMB menolak segala bentuk investasi asing dan swasta lainnya yang tidak pro kepada warga Bulukumba," kata Kaspul, Ketua KKMB, saat bertemu anggota DPRD Sulsel.

Mariattang meminta warga mencermati maksud kedatangan investor itu. "Kalau mereka datang untuk membantu warga Bulukumba, kenapa kita tolak. Tetapi jika datang untuk mengeruk keuntungan saja, maka sudah menjadi kewajiban semua warga untuk menolak," kata Mariattang.

Sebelumnya, Zainuddin mengatakan, berencana menghadirkan sejumlah investor ke Bulukumba untuk mengenalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat.

tribun-timur.com

Read more »

Warga Akan Demo pada Pelantikan Bupati

Bulukumba - Sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Bulukumba berencana menggelar demo pada pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terpilih, Zainuddin-Syamsuddin (Zaidin), yang dijadwalkan akhir Oktober ini.

Rencananya, para aktivis ini akan melakukan aksi di berbagai titik di Kota Bulukumba.

Mereka yang sudah memberi sinyal akan turun ke jalan antara lain aktivis Forum Warga Bulukumba, Forum Ketahanan Nasional (Fortanas), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Pemuda Benteng Malewang, dan Forum Umat Islam (FUI) Bulukumba.

Mereka akan menggelar aksi damai. Salah satu tujuannya, mengingatkan janji bupati terpilih pada kampanye di Pilkada Bulukumba 2010.

Janji Zaidin yang akan mereka ingatkan, antara lain, program dana bergulir Rp 5 miliar per kecamatan untuk kredit pengusaha kecil tanpa bunga, janji Zainuddin untuk tidak menerima gaji sebagai bupati, dan lain-lain.

"Kita melakukan aksi untuk mengingatkan program dan janjinya saat kampanye. Jangan sampai setelah terpilih, janjinya dilupakan," kata Sri Puswandi,

Sedangkan Musafir, Humas FUI Bulukumba, berharap Zaidin segera merealisasikan janji itu dan regulasinya jelas.

"Perlu ada regualasi yang jelas agar warga tidak bingung dengan program itu," katanya.

Sekretaris Fortanas Bulukumba, Ahmad Gazali, menambahkan, rencana aksi itu sudah dikomunikasikan dengan Polres Bulukumba.

Ahmad berharap, pihak kepolisian tidak melakukan penjagaan berlebihan. Sebab hanya akan melakukan aksi damai dan mengingatkan janji-janji pasangan terpilih. (smb)

Zaidin Nilai Hal yang Wajar

DIMINTAI tanggapannya, juru bicara (jubir) Zaidin, Sainal Basrun, mengatakan, rencana aksi damai beberapa elemen masyarakat itu merupakan hal yang wajar dan bagian dari dinamika demokrasi.

"Hal itu adalah dinamika demokrasi dan wajar saja jika ada warga yang melakukan aksi. Yang jelas, warga akan mendukung program Zaidin dan pasti bisa terlaksana jika semua warga ikut mendukung," kata Sainal.

Read more »

Permohonan PHPU Kepala Daerah Kab. Bulukumba Ditolak

Setelah melalui proses cukup panjang, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, jawaban pihak Termohon dan Terkait, pemeriksaan para saksi dan lainnya, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruhnya permohonan Pemohon dalam Pemilukada Kab. Bulukumba - Perkara No. 161/PHPU. D-VIII/2010.

“Mahkamah berkesimpulan, permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Amar Putusan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” demikian dibacakan Ketua Majelis Hakim, Mahfud MD pada Selasa (28/9) siang di ruang Sidang Pleno MK.

Dalil Pemohon soal Pasangan Calon No. Urut 1, H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin (Pihak Terkait) tak memenuhi syarat formal ikut serta Pemilukada Kab. Bulukumba 2010 karena tak mendapat dukungan suara minimal 15%, dibantah oleh Pihak Terkait.

“Pihak Terkait menyatakan telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan administratif, berupa syarat dukungan partai politik minimal 15%, sesuai berita acara kelengkapan pasangan calon di KPU Kabupaten Bulukumba. Pihak Terkait juga membantah adanya pencabutan dukungan dari Partai Merdeka. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-18 dan Bukti PT-22,” ungkap Majelis Hakim.

Berdasarkan fakta di persidangan, ditambah keterangan beberapa saksi, antara lain Saksi Misdar yang mencabut laporan pemalsuan tanda tangan Misdar di kepolisian, maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Kemudian mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon tak melakukan verifikasi terhadap ijazah H. Zainuddin Hasan, karena ijazah SMA yang digunakan oleh H. Zainuddin Hasan memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan ijazah SMA umumnya, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ijazah pihak Terkait telah diverifikasi dan memenuhi syarat Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai ijazah pasangan calon yang tidak diverifikasi. Sementara Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan H Zainuddin Hasan memiliki ijazah atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Selanjutnya, dalil Pemohon bahwa DPT mengalami perubahan komposisi dan jumlah antara DPT Pemilukada Putaran Pertama dan DPT Pemilukada Putaran Kedua, pihak Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan tak pernah melakukan perubahan terhadap DPT sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

“Hal yang dilajukan oleh Termohon adalah melakukan koreksi jumlah/komposisi jenis kelamin pemilih karena ada pemilih perempuan yang pada DPT Putaran Pertama dicatat sebagai laki-laki,” ujar Majelis Hakim.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, memang terdapat perbedaan antara DPT pada putaran pertama dengan DPT pada putaran kedua. Namun perbedaan tersebut hanya perbedaan komposisi jenis kelamin pemilih yang terjadi karena ada koreksi terhadap pemilih perempuan yang pada Pemilukada Putaran Pertama tercatat dalam kolom laki-laki. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Via : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Read more »

Aspirasi Sebut Ada Penggunaan Uang Palsu..

MAKASSAR, - Tim pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba A Syukri Sappewali dan Abd Rasyid Sarehong (Aspirasi) mencurigai peredaran uang palsu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bulukumba.

Dugaan peredaran uang palsu yang disinyalir dilakukan salah satu kandidat Bupati Bulukumba tersebut ikut menjadi salah satu materi gugatan yang akan diajukan tim hukum pasangan Aspirasi.

"Selain praktik money politik, ada juga peredaran uang palsu. Ini akan menjadi salah satu materi gugatan. Seluruh bukti terkait kecurangan dalam pelaksanaan pilkada akan kita ajukan ke sidang MK (mahkamah konstitusi)," kata Kuasa Hukum Aspirasi Amirullah..

Via Tribun-timur.com

Read more »

Azikin Caretaker Bupati Bulukumba

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan melantik Penjabat (caretaker) Bupati Bulukumba yang akan dijabat Kepala Inspektorat Sulsel Azikin Solthan di Bulukumba.

Azikin akan menggantikan Bupati Syukri Sappewali yang berakhir masa jabatannya.

Agenda Syahrul untuk melantik penjabat Bupati Bulukumba tersebut sudah dilansir Biro Humas dan Protokol Sulsel, Minggu (5/9). Mantan Bupati Gowa dua periode ini akan melantik Azikin sekitar pukul 16.00 wita. Sebelumnya, selain Azikin, nama Kepala Dinas Pendidikan Sulsel yang juga mantan Bupati Bulukumba dua periode Patabai Pabokori menguat sebagai caretaker.



Azikin yang pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng dua periode ini akan menjabat hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bulukumba. Saat ini, hasil pilkada Bulukumba masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba, pasangan Zainuddin Hasan-Syamsuddin ditetapkan sebagai pemenang pilkada putaran kedua mengungguli pasangan incumbent Syukri Sappewali yang menggandeng Razak Sarehong.

Azikin yang dikonfirmasi Tribun, kemarin, mengaku sudah menerima pemberitahuan pengangkatan dirinya sebagai penjabat bupati. Mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulsel ini mengaku menerima petikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya, Jumat malam lalu yang diteken Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Orang dekat Syahrul ini bahkan menargetkan bisa mempercepat pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih untuk mempersingkat masa jabatan sebagai caretaker. Careteker diberikan waktu maksimal enam bulan untuk persiapan masa transisi pemerintahan di daerah.

"Careteker bertindak sebagai administrator pemerintahan yang bertugas mempersiapkan segala sesuatunya untuk peralihan pemangku jabatan di pemerintahan termasuk melaksanakan seluruh tugas kepala daerah hingga adanya bupati definitif. Jika biasanya caretaker memiliki masa kerja hingga enam bulan, saya berharap di Bulukumba bisa lebih dipercepat," kata Azikin.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berharap posisi penjabat bupati tetap sesuai schedule dan tidak melebihi tenggat waktu yang ada. "Kita berharap tetap sesuai schedule. Aturan memungkinkan penjabat sampai enam bulan. Tetapi tentu lebih cepat bakal lebih baik," kata Syahrul.

Untuk pembagian tugas sebagai kepala inspektorat dan penjabat bupati, menurut Azikin, akan melimpahkan sebagian tugas dan wewenang ke sekretaris inspektorat. Sedangkan tugas bersifat prinsipil yang harus dilakukan kepala inspektorat tetap akan ditanganinya langsung. Namun, ia menegaskan rangkap jabatan yang kini diembannya tidak akan terganggu.

Pejabat Pemprov Ketiga

SELAIN Azikin, saat ini dua pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel juga mengemban tugas sebagai caretaker. Mereka yakni Asisten I Pemprov Sulsel Andi Herry Iskandar sebagai penjabat Bupati Luwu Utara dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Tautoto Tanaranggina di Toraja Utara.

Ketiganya dinilai berpengalaman untuk menduduki jabatan bupati tersebut. Azikin dan Herry sama-sama merupakan mantan kepala daerah. Azikin di Bantaeng, sedangkan Herry sebagai Wali Kota Makassar.

Syahrul menyebut kriteria pejabat yang pantas memimpin di masa peralihan di antaranya memiliki pengalaman.

"Ada beberapa karakter tertentu yang harus dipertimbangkan gubernur untuk menempatkan orang. Bulukumba secara politis menjadi daerah dengan dinamika dan perkembangan yang sangat interaktif. Yang jelas sosok pemimpin yang berpengalaman di bidang pemerintahan serta memahami akselerasi politik yang ada," jelasnya.

at. Tribun-Timur.com

Read more »

Zaidin Siap Hadapi Gugatan Sukri di MK

BULUKUMBA -- Pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) tidak gentar menghadapi gugatan pasangan Sukri Sappewali-Rasyid Sarehong (Aspirasi) di Mahkamah Konstitusi. Zaidin juga mengumpulkan bukti melawan Aspirasi.

Tim pemenangan Zaidin optimis bisa membalikkan gugatan Aspirasi yang menuding adanya praktek money politics. Juru bicara Zaidin, Zaenal Basrun menyatakan bahwa apa yang menjadi materi gugatan Aspirasi yakni dugaan praktik money politics bisa berbalik arah.

Pasalnya, Zaenal mengaku saat ini dirinya sudah memiliki bukti kuat adanya praktik money politics justru dilakukan tim Aspirasi. Bukti kecurangan ini, kata Zaenal akan dibuka dalam sidang MK nantinya. Zaenal mengaku menemukan sejumlah bukti kecurangan ini pada beberapa kecamatan. Bukti tersebut saat ini sedang dalam pengkajian tim Zaidin dan hampir rampung.

"Kami tidak diam, kami juga bergerak mengumpulkan bukti tandingan. Kalau kami digugat melakukan money politics, kami pun mengatakan bahwa kami juga punya bukti kalau mereka yang justru melakukan hal ini. Kami sekarang sedang kumpulkan dan sudah disiapkan untuk menandingi bukti tim Aspirasi pada sidang MK. Nantilah kita lihat siapa yang benar," kata Zaenal.

Terkait dengan perolehan suara yang diraih dan mengungguli pasangan Aspirasi, Zaenal menyatakan bahwa timnya tidak akan merayakan hal tersebut secara berlebihan. Zaenal mengaku memilih hanya melakukan sujud syukur.

Hal ini, kata dia, dilakukan untuk menghindari memperkeruh suasana. Hanya saja, dia yakin penetapan KPU yang memenangkan pasangan Zaidin dengan perlehan 54,90 persen tidak akan berubah
hingga putusan MK turun.

Sementara itu, juru bicara tim Asprasi, Hamzah Pangki mengatakan pihaknya sampai saat ini tetap menolak hasil penetapan KPU. Hamzah mengaku timnya saat ini sedang serius mengumpulkan bukti kecurangan yakni money politics yang dilakukan tim Zaidin hampir di semua kecamatan.

Bukti-bukti ini sudah dilakukan mulai beberapa hari sebelum pemungutan suara hingga saat ini. Hamzah mengaku akan merampungkan bukti-bukti kecurangan tersebut Kamis, 2 September hari ini. Hamzah menyebut bukti yang dimiliki adalah bukti kuat terhadap indikasi pelanggaran yang dilakukan tim Zaidin.

Fajar.co.id

Read more »

Dua Calon Caretaker Bupati

UNTUK mengantisipasi kekosongan pejabat Bupati Bulukumba, pihak Pemkab Bulukumba menginformasikan, kemungkinan akan ada caretaker sebagai pejabat bupati sementara hingga proses hukum selesai.

"Jika sampai pada 6 September belum ada keputusan hukum dari MK terkait gugatan yang dilakukan oleh Aspirasi dan belum ada calon bupati yang ditetapkan, maka kemungkinan ada caretaker," kata Kabag Humas Pemkab Bulukumba, Daud Kahal.

Menurut Daud, ada dua pejabat provinsi yang dipersiapkan menjadi caretaker, yakni Kadis Pendidikan Sulslel A Patabai Pabokori yang mantan Bupati Bulukumba dan Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Azikin Solthan, yang mantan Bupati Bantaeng

Read more »

Massa Aspirasi Rencana Demo

BULUKUMBA - Massa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Cawabub) Bulukumba, AM Sukri Sappewali- Rasyid Sarehong (Aspirasi), akan demo lagi hari ini, sebagai bentuk protes dugaan adanya kecurangan di Pilkada Bulukumba 2010.

Sesuai hasil rekapitulasi KPU Bulukumba, pekan lalu, pasangan Zainuddin-Syamsuddin (Zaidin) meraih suara terbanyak, mengungguli Aspirasi.

Rencananya, mereka akan unjuk rasa di kantor Panwas Bulukumba dan Polres Bulukumba.
Mereka akan terus mendesak Panwas dan kepolisian setempat untuk memproses dugaan pelanggaran tim Zaidin, seperti yang pernah mereka laporkan.



Kecurangan yang mereka maksud, antara lain dugaan menukar kupon dengan uang dan dugaan bagi-bagi gula dan mentega.

"massa Aspirasi akan turun kembali mendesak Panwas dan Polres Bulukumba untuk mengungkap pelaku bagi-bagi uang, mentega, sarung, yang diduga dilakukan oleh tim Zaidin," kata Juru Bicara Aspirasi, Ahmad Gazali.

Pekan lalu, massa pendukung Aspirasi juga turun ke jalan. Ketika itu, mereka membawa sejumlah spanduk berisi protes hasil pilkada.

Pada aksi lalu itu mereka menutup Jl AP Pettarani Kota Bulukumba.
Ahmad Gazali yang aktivis LSM, mengatakan, aksi itu bagian dari kekecewaan mereka, karena menganggap Panwas dan polisi tidak serius menanganani temuan Aspirasi mengenai pembagian kartu nama, mentega, gula, dan sarung itu.

"kami akan menggalangan massa yang lebih banyak dari aksi kemarin. Aksi kami kemarin itu baru awal. Jka tuntutan kami tidak terpenuhi, maka kami akan menempuh upaya hukum," kata Ahmad.

Daftarkan Gugatan ke MK

BERSAMAAN dengan rencana demo besar-besaran massa Aspirasi, penasihat hukum Aspirasi juga rencananya mendaftarkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu dikemukakan Ketua Tim Aspirasi, Hamzah Pangky. Gugatan akan didaftarkan kuasa hukum Aspirasi yang dipimpin Amrullah Tahir dan Faisal.

"Besok (hari ini), pukul 10.00 WIB, gugatan pilkada akan didaftarkan ke MK," kata Hamzah, yang legislator Golkar, kemarin.

KPU Bulukumba memberi batas waktu tiga hari kepada pihak yang ingin mengajukan gugatan. Senin ini merupakan batas waktu terakhir mengajukan gugatan.
Aspirasi menggugat karena mengklaim menemukan banyak kecurangan pada putaran kedua Pilkada Bulukumba 2010.

Read more »