Estimasi Anggaran Pilgub Rp 400 Miliar

MAKASSAR -- Pemilihan gubernur Sulsel 2013 bakal menguras anggaran besar. Rapat internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel bersama ketua KPU kabupaten kota se Sulsel menyimpulkan estimasi kebutuhan anggaran untuk pilgub mencapai Rp 400 miliar. Estimasi ini sudah engakomodasi pemilihan langsung, termasuk jika digelar dua putaran.

Angka ini besar dibandingkan pilgub 2007 lalu. Saat itu, KPU Sulsel hanya butuh Rp 157 miliar saja. Ada peningkatan kebutuhan hingga Rp 243 miliar.

Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas usai pertemuan di sekretariat KPU Sulsel mengatakan, itu masih gambaran. Menurutnya, usulan anggaran itu sudah mencakup seluruh pembiayaan. Termasuk sudah mempertimbangkan inflasi, jumlah TPS, serta jumlah wajib pilih saat pilgub mendatang. "Kita juga mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan pengalaman kita selama ini," katanya tanpa menyebut pengalaman seperti apa yang dimaksud.

Dosen Unhas ini mengatakan, alokasi itu sudah akan dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2011. Hanya saja, kemarin tidak ada pembahasan khusus soal jumlahnya. "Kita tidak bicara itu. Kita bicara anggaran seluruhnya yang harus disiapkan," kata Jayadi.

Anggota KPU Sulsel yang memimpin rapat pembahasan anggaran, St Nusra Azis juga belum mau membeberkan item detail estimasi anggaran itu. "Ini baru rancangan. Masih banyak item yang kosong," katanya.

Bagi Nusra, estimasi anggaran pilgub belum bisa dipublish sebab angkanya belum pasti. Takutnya selesai dipublish terjadi perubahan lagi sebab item-item lain sudah dimasukkan. "Kita tidak mau ada anggapan anggaran berubah-ubah. Kita mau satu kali tapi pasti dan kita tidak mau ada sorotan. Kita mau riil semua," katanya.

Tidak mungkin anggaran pilgub diekspose sekarang. "Kalau ada, pokoknya saya langsung ekspose. Tidak enak kalau sekarang disampaikan lalu berubah lagi. Dan pasti akan berubah estimasi sekarang sebab masih banyak item belum masuk," ujar Nusra.

Sumber : Fajar.co.id

KPU Akan Batasi Kerabat Dalam Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengatur mekanisme pencalonan kerabat dekat kepala daerah Incumbent dalam pilkada maupun pemilu. Regulasi tersebut akan dibahas KPU untuk membendung lahirnya 'dinasti' tertentu dalam suatu daerah.

Ketua KPU Pusat Abdul Hafidz Anshary mengatakan mengatakan baik secara yuridis dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2008 maupun secara substansi tidak ada yang salah dengan pencalonan 'saudara' incumbent dalam berbagai suksesi politik.

Hanya karena tidak ada aturan yang mengaturnya sehingga sering berakibat pada pemanfaatan fasilitas maupun jabatan oleh incumbent untuk kepentingan tertentu.

"Secara yuridis memang tidak ada masalah dan tidak salah tapi karena tidak ada regulasi yang mengatur makanya yang terjadi semau-maunya incumbent, mulai dari mobilisasi PNS lah, menggunakan fasilitas dan jabatannya lah. Kalau beginikan jadinya tidak sehat," kata Hafidz di Kantor KPU Sulsel, awal pekan lalu.

Menurutnya, aturan yang kini masih dalam tahap pembahasan tersebut nantinya akan mengatur mekanisme pencalonan kerabat yang memiliki hubungan darah dengan incumbent.

"Aturannya akan diberlakukan baik itu untuk saudara ke atas (bapak, ibu) saudara ke samping (sepupu, saudara tiri) maupun ke bawah (adik, anak)," ujarnya.

Sumber : Tribun-Timur.com

KPU Akan Belajar Pemilu di Australia

Makassar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menjalin kerja sama dengan Australia Electoral Commition (AEC)untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkup KPU.

Kerja sama yang dijalin berupa pertukaran pegawai magang dan pelatihan staf dan pegawai KPU selama beberapa bulan. 20 Ferbuari mendatang AEC akan mengirimkan sejumlah komisionernya magang di KPU Pusat.

Sebagai balasannya, pada 2 Maret mendatang, beberapa petinggi dan Staf KPU Pusat akan magang di Australia selama kurang lebih enam bulan untuk mempelajari mekanisme pemilihan, kehumasan, maupun pengolahan data.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ MA mengemukakan, enam anggota KPU akan magang di Australia sekitar enam bulan.

Hanya saja, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas mengaku belum tahu siapa-siapa yang akan dikirim ke Australia. "Itu kebijakan KPU Pusat. Kita belum tahu siapa-siapa yang akan dikirim," kata Jayadi di Makassar.

Menurut Jayadi, mereka akan belajar soal administrasi pengelolaan pemilu di Australia.

Rencana itu pertama kali dilontarkan Hafiz di sela-sela Rapat Koordinasi KPU se-Sulsel di Kantor KPU Sulsel Jl AP Pettarani, Makassar.

Rakor ini berlangsung beberapa hari. Rakor diikuti 24 Ketua dan sekretaris KPU se-Sulsel.

Hafidz tidak merinci enam komisioner yang akan magang itu. Namun informasi yang diperoleh mereka antara lain adalah anggota KPU Endang Sulastri, Saut H. Sirait, dan Sri Nuryantin.

Sebelumnya, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 516/SJ/V/2010 Tentang Ijin Belajar. Surat ini untuk menyikapi banyaknya PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan ijin belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri, harus mendapat izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

Sumber : Tribun-Timur.com

Pilgub Masuk APBD-P 2011

MAKASSAR -- Penganggaran pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel sudah akan dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2011 ini. Berapa besar anggarannya, akan dibicarakan Selasa, 8 Februari hari ini di KPU Sulsel.

Anggota KPU Sulsel, St Nusra Azis sesaat setelah peresmian sekretariat KPU Kota Makassar di Antang mengatakan, belum ada angka taksiran yang akan diusulkan masuk di anggaran perubahan.

"Baru mau dibicarakan besok (hari ini, red). Kita baru mau bicarakan berapa item-item," katanya. Soal item penganggaran apa saja yang akan mendapat alokasi dana lebih awal, Nusra juga belum membeberkannya.

"Kan itu ada di permendagri. Yang pasti belum ada perkiraan dan dalam rapat akan langsung diselesaikan semua dari A sampai Z," katanya.

Di tempat sama, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengatakan juga belum tahu berapa besar estimasi anggaran yang akan dimasukkan di APBD-Perubahan. "Belum bisa diketahui sebab anggaran itu baru akan dibicarakan. Yang pasti, untuk pilgub di APBD-Perubahan sudah masuk. Kita baru akan merapatkannya dengan KPU kabupaten kota," jelas Jayadi.

Soal proses pilgub, Jayadi menjelaskan, kalau berdasarkan peraturan sekarang, itu minimal sudah dimulai enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Karena masa jabatan gubernur berakhir Maret 2013, secara otomatis proses pilgub sudah bisa dimulai Agustus atau September 2012.

"Kalau DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) itu normalnya satu tahun sebelumnya sudah dikerjakan," beber Jayadi. Namun jika berdasar rancangan peraturan yang baru dibahas sekarang ini, secara otomatis proses pilgub sudah dilaksanakan tahun ini. Alasannya, dalam rancangan yang sedang dibahas, disebutkan bahwa 30 bulan sebelum hari H itu sudah harus dipersiapkan.

Sumber : Fajar.co.id

KPU Bahas Agenda Pilgub

MAKASSAR -- 24 ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Sulsel, hari ini akan berkumpul mengikuti rapat koordinasi (rakor) di kantor KPU Sulsel. Rakor ini akan dibuka Ketua KPU, Abdul Hafidz Ansari.

Salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu adalah pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel. Paling tidak, persiapan dana cadangan yang diharapkan dialokasikan pemprov sebelum pilgub berlangsung, akan dibahas.

Setelah membuka rakor para ketua KPU se-Sulsel, Hafidz selanjutnya akan meresmikan kantor KPU Makassar di Balang Tonjong, Antang siang harinya. Peresmian kantor KPU itu rencananya akan dihadiri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin dan pejabat terkait lainnya.

Selain kantor KPU Makassar, dalam kunjungannya ke daerah ini, Hafidz juga akan meresmikan enam kantor KPU kabupaten/kota di Sulsel, namun peresmiannya dilakukan secara simbolis di Balang Tonjong. Kantor KPU yang akan diresmikan itu yakni Maros, Barru, Lutra, Luwu, Bantaeng, dan Enrekang.

Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyebutkan bahwa selain membahas agenda pilgub Sulsel, agenda lain adalah membahas penyesuaian program KPU pusat, provinsi, dan kabupaten. Meski 2011, KPU Sulsel lowong pemilukada, namun Jayadi menegaskan bahwa KPU se-Sulsel tetap harus membuat program prioritas yang perlu dilakukan.

"Ini yang perlu kita bicarakan apa saja agenda prioritas termasuk persiapan jelang pilgub. Tentu juga kita akan melakukan evaluasi pemilukada," jelas Jayadi.

Bicara soal anggaran pemilukada Sulsel, pemprov kata Jayadi sudah harus menyiapkan dana cadangan pada APBD 2011. Ini agar 2012 mendatang, pemerintah tidak direpotkan mempersiapkan anggaran. "Kita tidak mau ada kegiatan tanpa perencanaan yg baik," tegas Jayadi.

Bicara pemilukada, Hafidz menyebutkan bahwa pada 2011 ini, agenda pemilukada menurun dibanding 2010 lalu. Pada 2011 ini, KPU sudah menghitung ada 114 agenda pemilukada di Indonesia.

"Dari jumlah itu sebenarnya ada kegiatan pemilukada yang tidak selesai 2010 sehingga diluncurkan ke 2011," ujarnya.

Makanya kata dia, untuk 2011 ini, KPU lebih banyak melakukan penguatan internal penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia.

Pilgub Langsung, Nasdem Kekuatan Besar

JAKARTA -- Nasional Demokrat memastikan tidak akan menjadi partai politik. Namun, tetap saja berpeluang menjadi penentu dalam percaturan politik. Termasuk dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel tahun 2012.

Hal itu diakui Ketua Umum Nasional Demokrat Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin. Ilham mengatakan, dari segi keanggotaan, wajar jika Nasional Demokrat layak diperhitungkan.

Masa penggalangan anggota empat bulan terakhir, anggota yang bergabung mencapai 104 ribu orang di Sulsel. Secara nasional, mencapai satu juta orang. Jumlah tersebut oleh Sekjen Nasdem Syamsul Mu'arif, dianggap sangat kecil, dibanding target 10 juta anggota.

Ilham mengatakan jika pemilihan gubernur Sulsel masih dilakukan secara langsung, maka anggota Nasdem adalah potensi. Soal ke mana suara mereka di Pilgub, itu menjadi soal lain.
Terkait kemungkinan adanya rekomendasi Nasdem terhadap salah satu kandidat pada Pilgub Sulsel nanti, Ilham mengatakan kemungkinan tidak akan ada dalam bentuk komitmen politik. Kalau pun ada, kemungkinan hanya sebatas seruan.

Saat ini, sejumlah kandidat calon gubernur Sulsel mulai mengemuka. Salah satunya adalah Ilham Arief Sirajuddin yang juga Ketua Nasional Demokrat dan ketua Partai Demokrat Sulsel.

Selain Ilham, nama lain adalah Syahrul Yasin Limpo (pentahana), Agus Arifin Nu'mang (pentahana wakil), Aziz Qahhar Mudzakkar, Tanribali Lamo, dan Akbar Faizal.

Ketua Bidang OKK Nasional Demokrat Sulsel, Jayadi Nas yang juga hadir dalam Rapimnas Nasional Demokrat di Jakarta Convention Centre (JCC) mengatakan sejauh ini belum ada dukung-mendukung kandidat pilgub.

Apalagi, anggota Nasdem datang dari berbagai kalangan. Ada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ada juga yang masih berstatus penyelenggara pemilihan umum, misalnya anggota KPU seperti Jayadi Nas.

Namun, Jayadi sependapat bahwa Nasional Demokrat bisa menjadi kekuatan besar yang cukup diperhitungkan mesti berstatus ormas. Di beberapa negara, katanya, ormas menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan politik.

"Dalam Rapimnas ini sudah ditegaskan posisi Nasional Demokrat, yakni harus mengerti politik dan berpolitik. Aspirasi politiknya tentu saja disalurkan melalui anggotanya yang tersebar di beberapa parpol," tandas Jayadi.

Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi DPW Nasdem Sulsel, Arqam Azikin malam tadi mengatakan, perubahan mendasar arah bangsa menjadi topik hangat rapimnas Nasional Demokrat (Nasdem). Dalam pidato Surya Paloh dalam penutupan rakernas, Arqam menyimpulkan kuatnya kehendak Nasdem menorong penataan moral pejabat