Syahrul Ingin Sulsel Barometer Pemilukada

MAKASSAR -- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo gerah dengan imej buruk terhadap daerah ini. Momentum pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah dinilai salah satu kesempatan untuk memperbaiki imej yang telanjur buruk tersebut.

Selama ini, Sulsel dikenal sebagai daerah yang keras. Sering terjadi tawuran antarkelompok dan antarmahasiswa. Selain itu, unjuk rasa yang sering berakhir anarkis makin mencoreng wajah Sulsel di mata nasional dan internasional.

Nah, untuk mengembalikan citra positif Sulsel, Syahrul sangat berharap pemilukada di 11 kabupaten bisa berlangsung lancar dan aman. Bahkan, dia ingin pemilukada serentak di Sulsel menjadi barometer nasional.

Harapan itu disampaikan Syahrul dalam rapat koordinasi bidang politik dan keamanan di Hotel Clarion. Rakor yang diprakarsai kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Sulsel ini menghadirkan bupati/walikota, unsur muspida, dan ketua KPU se Sulsel.

Tampak hadir dalam rakor tersebut antara lain Pangdam VII/Wirabuana Hari Krisnomo, Kapolda Adang Rochjana, Ketua DPRD Sulsel HM Roem, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas. Bupati yang hadir antara lain Bupati Sinjai Andi Rudiyanto Asapa dan Bupati Jeneponto, Radjamilo.

Untuk mewujudkan pemilukada terbaik, Syahrul meminta kepolisian dan TNI membantu KPU. Menurutnya, potensi konflik harus diantisipasi sejak dini. Setiap laporan harus ditanggapi secepat mungkin agar tidak berkembang menjadi konflik.

Usai pertemuan yang berlangsung tertutup untuk wartawan itu, Syahrul juga menegaskan pemerintah provinsi siap memback KPU dengan anggaran. Terutama jika ada kekurangan anggaran KPU.

Salah satu keluhan KPU selama ini adalah tidak tersedianya anggaran untuk pengamanan. Pada satu sisi, KPU tidak tega membiarkan petugas keamanan kelaparan. Pada sisi lain, KPU dipusingkan dengan pertanggungjawaban anggaran makan-minum petugas keamanan.

"Kalau itu (bantuan anggaran, red) dibutuhkan, kami siap membantu," kata Syahrul.
Pada bagian lain, Syahrul juga meminta KPU agar bekerja secara profesional berdasarkan aturan yang ada. Bahkan, secara tegas, Syahrul meminta KPU dan jajarannya agar tidak curang dalam pelaksanaan pemilukada.

Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan pertemuan ini sangat penting. Terutama dalam menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pemilukada. Jayadi, mengaku pemilukada rawan konflik. Dengan kerja sama semua pihak, hal itu bisa dicegah.

Kapolda Sulsel, Adang Rochjana, mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan pemilukada di Sulsel. Menurutnya, personel kepolisian siap diturunkan setiap saat.
At. Fajar.co.id

KPU Sulsel Siapkan Riil Count Pilkada

MAKASSAR - Untuk memberi transparasi hasil pilkada sepuluh kabupaten kepada masyarakat, KPU akan melakukan simulasi penghitungan suara riil count sepekan sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada 23 Juni mendatang.

Penghitungan riil count dengan memanfaatkan fasilitas short massage service (SMS) tersebut diharapkan dapat memberi informasi awal kepada khalayak banyak soal perolehan suara pilkada.

Sekretaris KPU Sulsel Annas GS mengatakan akan terlebih dahulu menguji dengan menggelar simulasi pelaksanaan riil count sepekan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal kesalahan akibat masalah teknis.

"Konsepnya tidak jauh berbeda seperti waktu pemilihan yang lalu, perbedaannya sekarang dari TPS tidak langsung mengirim ke KPU provinsi tapi melewati KPU Kabupaten dulu, baru nanti KPU Kabupaten yang mengirimkan datanya ke provinsi," Jelas Annas di KPU.

At Tribun Timur

Polres Bulukumba Siapkan 327 Personel

Bulukumba - Kepolisian Resor (Polres) Bulukumba akan menyiapkan 327 personel untuk mengamankan Pilkada Bulukumba 2010 yang dijadwalkan 23 Juni mendatang.

Ratusan personel polisi ini disiagakan mulai 6 Juni, bersamaan dengan dimulainya masa kampanye bagi enam pasangan calon yang bersaing di Bulukumba.

"Kami akan menurunkan 327 personel, khusus dari Bulukumba. Ditambah personel tiga kabupaten tetangga, yakni Sinjai, Bantaeng, dan Jeneponto," kata Wakil Kapolres Bulukumba, Kompol Novly F Pitoi.

Bantuan dari tiga polres itu masing-masing 35 orang. Artinya, total personel polisi yang akan mengamankan Pilkada Bulukumba 2010 sebanyak 405 orang.

Para personel polisi ini disiapkan antara lain untuk mengantisipasi gesekan antara pendukung dan simpatisan pasangan calon.

Novly menambahkan, pihaknya juga mengantisipasi jika ada pasangan calon atau pendukung yang kecewa kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

Dijelaskan, pengamanan pilkada di Bulukumba mendapat bantuan dari daerah lain, karena dinilai rawan gesekan.

"Apalagi ada beberapa kandidat yang masih kerabat dekat," katanya.

Deklarasi Damai

MESKI masa kampanye baru dimulai 6 Juni, polisi sudah akan melakukan pengamanan ketat sehari sebelumnya, 5 Juni. Pada hari itu akan berlangsung penandatanganan deklarasi damai enam pasangan calon.

Polisi disiagakan di titik-titik strategis untuk mengantisipasi adanya pengerahan massa dari masing-masing kandidat.

Dari KPU Bulukumba diperoleh informasi, penandatanganan deklarasi damai dilaksanakan di Lapangan Pemuda Bulukumba.

"Rencananya dilakukan di Lapangan Pemuda sekitar pukul 09.00 wita dan pelaksanaanya mudah dipantau oleh semua pihak, termasuk aparat kepolisian," kata Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink

At Tribun-Timur.com

Fortanas Sorot KPU Bulukumba

Bulukumba, - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Forum Ketahanan Nasional (Fortanas) Kabupaten Bulukumba menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba terkait pelaksanaan ikrar pilkada damai sehari sebelumnya.

KPU diduga telah menggunakan sponsor untuk menyelenggarakan deklarasi prapilkada. Sekretaris DPD Fortanas Bulukumba Ahmad Gazali mengatakan, acara yang digelar oleh KPU deklarasi ikrar pilkada damai pada Minggu (30/5) pagi lalu di Pantai Merpati dinilai tidak sesuai petunjuk teknis,
"Tidak ada aturan yang menyebutkan dalam penyelenggraan pra pilkada damai menggunakan sponsor tunggal, karena penyelenggaraan pilkada telah dianggarkan di dalam APBD sebegsar Rp 13 miliar," kata Azhmad.
Selain itu, pada acara gerak jalan santai dan deklarasi siap menang dan siap kalah oleh masing-masing calon karena tidak ada pembubuhan tanda tangan dari masing-masing calon bupati dan pihak KPU.
"Mestinya jika KPU harus cerdas membuatkan membuatkan kontrak untuk siap kalah dan siap menang kepada calon yang dibubuhi tandantangan oleh masing-masing calon," jelas Ahmad.
Bukan yang menonjolkan adalah gerak jalan santainya, tambah Ahmad. Karena acara ikrar pra pilkada dama itu juga disertai dengan acara acara gerak jalan anatara calon bupati dan sejmlah warga.
KPU: Ini Murni Kreativitas KPU
KPU Bulukumba menjelaskan peraturan yang mendasari kegiatan tersebut, yakni peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara penyampaian informasi pilkada untuk melakukan sinergitas dengan pihak-pihak tertentu dalam rangka menyamlpaikan pesan-pesan pemilu.
"Acara kemarin adalah implementasi dari petunjuk tersebut, olehnya kami mengapresiasi semua pihak yang telah turut berfpartisipasi pada setgiap kegiatan KPU," kata, Arum Spink Ketua KPU Bulukumba.
Pihaknya juga menegaskan bahwa dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tidak tertuang anggaran seperti kegiatan kemarin.
" Ini murni kreativitas pihak KPU melibatkan pihak tertentu dan kemampuan kami dalam memanfaatkan moment yang terkhusus dalam melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan," tegasnya
At Tribun-Timur.com