Legislatif Ungkap Utang Pemkab Rp 1,6 Miliar

Bulukumba - Anggota DPRD Bulukumba mengungkapkan adanya utang eksekutif atau pemerintah daerah (pemda) setempat sebesar Rp 1,6 miliar. Utang itu karena pemda menggunakan anggaran yang berlebihan.

Utang ini tidak mampu dibayar pihak eksekutif, karena tidak ada pos anggaran atau tidak ada dana. Melebihi batas belanja yang seharusnya dan melanggar Permendagri Nomor 13 Tahun 2010.

Anggaran yang dianggap melebihi batas penggunaan, antara lain saat pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Zainuddin Hasan-Syamsuddin, berupa dana makan minum, penginapan, penggunaan transportasi mobil, dan panggung atau tenda.

"Kasihan warga yang digunakan jasanya, karena sampai saat ini belum bisa dibayar oleh Pemkab Bulukumba," kata Wakil Ketua DPRD Bulukumba, A Edy Manaf, usai menutup rapat penetapan pembahasan APBD Perubahan Bulukumba 2010 di gedung dewan, kemarin.

Menurutnya, pemkab tidak bisa membayar jasa warga yang digunakan pada acara pelantikan itu, karena tidak ada lagi dana di kas pemda.

"Utang itu juga tidak bisa dibayarkan melalui APBD 2011 nanti," tambah Edy.

Sebelumnya, panitia di badan anggaran (banggar) legislatif juga mengungkapkan adanya utang itu, yang tidak bisa dibayar melalui APBD-P 2010 dan APBD 2011. Pasalnya, penggunaan dana melampaui batas.

"Ada utang pemkab yang terungkap dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2010," kata anggota banggar, Pahidin, Kamis (16/12).

Pahidin menegaskan, utang itu tidak bisa dibayarkan melalui APBD 2011, karena belanja tahun lalu tidak bisa didanai dari anggaran tahun berjalan (tahun depan).

Ia berharap, pihak eksekutif bisa mencari solusi terbaik untuk melunasi utang yang digunakan pada acara pelantikan dan kegiatan lainnya.

Termasuk biaya penginapan, makan dan minum, sewa tenda, serta transportasi. (smb)

Eksekutif Mengakui

PIHAK eksekutif membenarkanya adanya utang Pemkab Bulukumba sebesar Rp 1,6 miliar itu. Penyebabnya, karena banyak kegiatan tahun ini, sehingga mereka banyak menggunakan jasa pihak lain.

"Itu terjadi karena banyaknya kegiatan tahun ini, sehingga menyedot anggaran yang tersedia di APBD pokok," kata Kepala Bagian Umum, Muhammad Tayyeb, kemarin.

Kegiatan yang pendanaanya sangat besar antara lain pilkada yang berlangsung dua putaran. Anggarannya Rp 16 miliar. Begitu juga acara pelantikan bupati.

Padahal, anggaran yang tersedia tahun ini hanya Rp 8 miliar. Sedangkan tahun lalu sebesar Rp 12 miliar.

Tayyeb mengatakan, pemkab akan mengusahakan menuntaskan utang-utang itu sebelum pembahasan APBD Pokok 2011.

Via Tribun-Timur.com