Pilgub Sulsel 22 Januari 2013

MAKASSAR - KPU Sulsel memutuskan pemilihan Gubernur Sulsel 2013 jatuh pada Selasa, 22 Januari 2013 nanti.Ketua KPU, Jayadi Nas, menjamin partisipasi pemilih tidak terganggu hanya karena pertimbangan hari "kejepit" pada 22 Januari 2013.Tanggal tersebut difinalkan dalam rapat perdana persiapan dan sinkronisasi tahapan pilgub dengan tahapan pemilihan bupati dan wali kota tahun 2012 dan 2013 di kantor KPU Sulsel.Awalnya, KPU mempertimbangkan bakal minimnya partisipasi pemilih jika pilgub dilaksanakan pada hari itu, kemudia disiapkan 30 Januari 2013.Kapala Bagian Hukum, Teknis, dan Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, mengatakan KPU Sulsel sebenarnya...

Read more »

Lokakarya Penyusunan Materi

Seleksi Calon Peserta Diklat KPUJakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, selama 3 (tiga) hari, 22-24 Agustus 2011 lalu, menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Materi Seleksi Calon Peserta Diklat di lingkungan KPU, di Bogor, Jawa Barat.Acara tersebut dibuka oleh Ketua KPU RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, dan dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum, Dr. Abdul Aziz; Sekretaris Jenderal KPU, Suripto Bambang Setyadi; serta para Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.Materi seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai keluaran/output kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung...

Read more »

Putra Sulsel Ditantang Masuk KPU

JAKARTA -- Kualitas penyelenggara Pemilu periode mendatang diharapkan lebih baik. Revisi Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu dikondisikan untuk menjaring orang-orang yang punya komitmen tinggi."Anggota KPU ke depan mesti orang yang punya komitmen terhadap demokrasi. Saya tantang orang Sulsel yang benar-benar punya komitmen untuk mendaftar," kata anggota Komisi II DPR RI, Akbar Faizal.Akbar mengatakan banyak orang Sulsel yang memiliki kompetensi menjadi penyelenggara Pemilu. Tidak sedikit pula orang yang punya komitmen tinggi untuk menegakkan demokrasi.Belakangan ini, katanya, citra Sulsel menjadi kurang baik. Itu dipicu kasus surat palsu...

Read more »

Pemerintah Perketat Seleksi di Pansel

MAKIN mudahnya anggota partai politik masuk sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, memunculkan keraguan terhadap independensi KPU. Pihak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan, kualitas penyelenggara Pemilu di 2014 mendatang akan tetap terjaga dengan memperketat proses seleksi."Dalam seleksi nanti, kita harus betul-betul menjaring orang yang bisa bertindak independen," ujar Tanribali Lamo, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri, usai rapat pembahasan revisi UU Penyelenggara Pemilu di gedung parlemen, Jakarta, KAmis, 8 September. Menurut Tanri, pengetatan seleksi sebagaimana diatur dalam RUU Penyelenggara Pemilu adalah proses yang dilaksanakan simultan. Sejak mendaftar, akan ada serangkaian tes bagi kandidat yang mendaftar. Mulai dari administrasi,...

Read more »

Integritas dan Independensi Juga Penting

Kriteria Anggota KPU Baru MAKASSAR, Pengalaman mengajarkan banyak hal agar KPU ke depan tidak lagi menerima label tidak berpihak. Anggota KPU di daerah mengajukan sejumlah kriteria. ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah sepakat ke depan perekrutan anggota KPU harus mengedepankan pengalaman. Selain itu, mereka juga optimis kinerja akan lebih bagus jika KPU diisi anggota-anggota yang energik dan masih muda.Penilaian ini dilontarkan sejumlah anggota KPU di Sulsel. Menurut mereka, kriteria ideal lainnya adalah harus teruji integritas dan independensinya."Anggota KPU harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang kepemiluan, teruji integritasnya...

Read more »

KPU Butuh Anggota Muda dan Berpengalaman

JAKARTA, Problem penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 harus dihindari pada pemilu tahun 2014. Komposisi penyelenggara pemilu pasca pergantian komisioner periode 2007-2012 diharapkan bisa diisi orang yang sudah berpengalaman."Hemat saya, (anggota) KPU berikutnya sebaiknya memang yang sudah jadi," ujar I Gusti Putu Artha, anggota KPU di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut Putu, panitia seleksi nantinya bisa bekerja sama dengan LSM untuk memetakan siapa calon anggota KPU yang layak untuk diajukan. Pansel sebaiknya juga melacak rekam jejak calon anggota KPU secara faktual. Pemeriksaan ini tak kalah penting jika dibandingkan dengan pemeriksaan secara dokumen. "Kalau seperti ini, saya kira tim seleksi bisa memetakan dengan cermat," ujarnya. Dalam hal kompetensi, Putu menilai ada dua variabel...

Read more »

KPU Finalisasi Anggaran Pilgub

Tunggu Panggilan Dewan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel akan memfinalkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel 2013 mendatang.RKA pilgub Sulsel sebelumnya telah dibuat oleh tim anggaran KPU Sulsel. Dengan asumsi pemilih 6,4 juta, anggaran pilgub diestimasi Rp338 miliar. Belakangan setelah pertemuan dengan biro kependudukan dan dekonsentrasi Pemprov Sulsel, jumlah pemilih membengkak ke angka 7,3 juta. Anggaran pun ikut naik menjadi Rp350 miliar.Angka Rp350 M inilah yang rencananya difinalkan lewat rapat pleno pagi ini di sekretariat KPU Sulsel, Jl AP Pettarani.Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengungkapkan rencana pertemuan ini. Menurut Jayadi, pertemuan ini untuk internal KPU. "Rapatnya soal anggaran pemilihan gubernur Sulsel," kata Jayadi.Anggota KPU Sulsel,...

Read more »

Anggota KPU Bulukumba Terancam Sanksi

BULUKUMBA -- Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dukungan partai politik (parpol) dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Bulukumba mulai menyudutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Ini setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba memutuskan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan ini bersyarat dilanjutkan ke pengadilan.Dengan kata lain kasus yang bergulir sejak pertengahan 2010 ini dinyatakan lengkap (P21). KPU dinilai lalai dan tidak teliti dalam memproses bakal calon bupati (cabub) dan wakil bupati (cawabub) sehingga persoalan ini muncul. Jika terbukti, KPU Bulukumba terancam sanksi. Bahkan bisa berujung pemecatan.Mantan Ketua Tim Sukses...

Read more »

Saut : Pilgub Lewat DPRD Inkonstitusional

MAKASSAR -- Wacana pemilihan gubernur melalui DPRD mendapat perhatian khusus anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Hamonangan Sirait. Hemat dia, pemilihan melalui DPRD sebagaimana yang akan tertuang dalam usulan draft RUU Pilkada, sangat merugikan sekaligus inkonstitusional. Saut mengatakan, alasan yang menyebutkan pemilihan dialihkan ke DPRD karena memakan banyak biaya dan berpotensi konflik, adalah alasan mengada-ada yang tidak cukup sebagai alsan. "Kalau hanya soal cost (biaya), di DPRD juga butuh biaya. Katakanlah dalam suatu pemilihan, seorang kandidat harus menghabiskan dana sampai Rp100 miliar untuk pemilihan langsung. Kalau dialihkan...

Read more »

Estimasi Anggaran Pilgub Rp 400 Miliar

MAKASSAR -- Pemilihan gubernur Sulsel 2013 bakal menguras anggaran besar. Rapat internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel bersama ketua KPU kabupaten kota se Sulsel menyimpulkan estimasi kebutuhan anggaran untuk pilgub mencapai Rp 400 miliar. Estimasi ini sudah engakomodasi pemilihan langsung, termasuk jika digelar dua putaran.Angka ini besar dibandingkan pilgub 2007 lalu. Saat itu, KPU Sulsel hanya butuh Rp 157 miliar saja. Ada peningkatan kebutuhan hingga Rp 243 miliar.Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas usai pertemuan di sekretariat KPU Sulsel mengatakan, itu masih gambaran. Menurutnya, usulan anggaran itu sudah mencakup seluruh pembiayaan. Termasuk...

Read more »

KPU Akan Batasi Kerabat Dalam Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengatur mekanisme pencalonan kerabat dekat kepala daerah Incumbent dalam pilkada maupun pemilu. Regulasi tersebut akan dibahas KPU untuk membendung lahirnya 'dinasti' tertentu dalam suatu daerah.Ketua KPU Pusat Abdul Hafidz Anshary mengatakan mengatakan baik secara yuridis dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2008 maupun secara substansi tidak ada yang salah dengan pencalonan 'saudara' incumbent dalam berbagai suksesi politik.Hanya karena tidak ada aturan yang mengaturnya sehingga sering berakibat pada pemanfaatan fasilitas maupun jabatan oleh incumbent untuk kepentingan tertentu."Secara yuridis memang tidak ada...

Read more »

KPU Akan Belajar Pemilu di Australia

Makassar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menjalin kerja sama dengan Australia Electoral Commition (AEC)untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkup KPU.Kerja sama yang dijalin berupa pertukaran pegawai magang dan pelatihan staf dan pegawai KPU selama beberapa bulan. 20 Ferbuari mendatang AEC akan mengirimkan sejumlah komisionernya magang di KPU Pusat.Sebagai balasannya, pada 2 Maret mendatang, beberapa petinggi dan Staf KPU Pusat akan magang di Australia selama kurang lebih enam bulan untuk mempelajari mekanisme pemilihan, kehumasan, maupun pengolahan data.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ MA mengemukakan,...

Read more »

Pilgub Masuk APBD-P 2011

MAKASSAR -- Penganggaran pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel sudah akan dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2011 ini. Berapa besar anggarannya, akan dibicarakan Selasa, 8 Februari hari ini di KPU Sulsel.Anggota KPU Sulsel, St Nusra Azis sesaat setelah peresmian sekretariat KPU Kota Makassar di Antang mengatakan, belum ada angka taksiran yang akan diusulkan masuk di anggaran perubahan. "Baru mau dibicarakan besok (hari ini, red). Kita baru mau bicarakan berapa item-item," katanya. Soal item penganggaran apa saja yang akan mendapat alokasi dana lebih awal, Nusra juga belum membeberkannya."Kan itu ada di permendagri. Yang pasti belum ada perkiraan dan...

Read more »

KPU Bahas Agenda Pilgub

MAKASSAR -- 24 ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Sulsel, hari ini akan berkumpul mengikuti rapat koordinasi (rakor) di kantor KPU Sulsel. Rakor ini akan dibuka Ketua KPU, Abdul Hafidz Ansari.Salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu adalah pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel. Paling tidak, persiapan dana cadangan yang diharapkan dialokasikan pemprov sebelum pilgub berlangsung, akan dibahas. Setelah membuka rakor para ketua KPU se-Sulsel, Hafidz selanjutnya akan meresmikan kantor KPU Makassar di Balang Tonjong, Antang siang harinya. Peresmian kantor KPU itu rencananya akan dihadiri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Wali Kota...

Read more »

Pilgub Langsung, Nasdem Kekuatan Besar

JAKARTA -- Nasional Demokrat memastikan tidak akan menjadi partai politik. Namun, tetap saja berpeluang menjadi penentu dalam percaturan politik. Termasuk dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel tahun 2012.Hal itu diakui Ketua Umum Nasional Demokrat Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin. Ilham mengatakan, dari segi keanggotaan, wajar jika Nasional Demokrat layak diperhitungkan.Masa penggalangan anggota empat bulan terakhir, anggota yang bergabung mencapai 104 ribu orang di Sulsel. Secara nasional, mencapai satu juta orang. Jumlah tersebut oleh Sekjen Nasdem Syamsul Mu'arif, dianggap sangat kecil, dibanding target 10 juta anggota.Ilham mengatakan...

Read more »

Calon Ketua PDK Mengaku Dikerjai Tim Sukses

Abu Talib Pimpin Lagi PDK BulukumbaBULUKUMBA - Abu Talib terpilih kembali sebagai ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Bulukumba. Ia terpilih secara aklamasi pada Kongres II PDK Bulukumba di Hotel Arini I Kota Bulukumba.Abu terpilih untuk periode kedua, setelah calon ketua lainnya, Amiruddin, menyatakan mundur. Padahal, sebelumnya Amiruddin menegaskan, akan "menghadang" incumbent pada pembahasan tata tertib calon ketua."Pak Amir sangat berjiwa besar memberi kesempatan ke incumbent. Beliau mundur pagi tadi (kemarin) sebagai calon. Karena memang partai ini berbeda dengan partai lainnya," kata Alamsyah, Humas PDK Bulukumba, usai pemilihan.Alamsyah mengatakan, Abu Talib dalam orasi politiknya berjanji mengembalikan kejayaan PDK di parlemen setempat, dari dua kursi menjadi empat.Sementara...

Read more »

Megawati Bantah Drop Out Saat Kuliah

Karena tak punya gelar apapun, Megawati sempat sungkan memberikan kuliah umum.Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat sungkan saat menyampaikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara (STIP AN) Kebagusan, Jakarta. Apa alasannya?"Tim pengajarnya sangat baik. Profesornya sudah berapa, doktornya juga berapa, sehingga saya agak kecil juga ya. Karena saya tidak mempunyai gelar satupun," kata Megawati. "Tapi mungkin saya lebih kaya pengalaman."Saat memberikan kuliah umum itu, Megawati sempat bercerita tentang riwayat hidup dan keluarganya yang sempat tak punya kebebasan untuk mengenyam pendidikan."Saya pernah kuliah pertanian....

Read more »

Suhu Politik Jelang 2014 Memanas Sejak 2011

Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah menilai SBY tidak disiplin dalam mengelola koalisi.Suhu politik jelang Pemilu 2014 diprediksi mulai memanas pada 2011 ini. Tarik ulur kepentingan akan kian runcing, terutama diantara partai koalisi pendukung pemerintahan SBY.."Sulit mengharapkan koalisi solid," kata CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century.Menurut Eep, 6 (enam) tahun lebih memimpin, Yudhoyono tidak disiplin dalam mengelola koalisi. Dia menilai ketidakdisiplinan itu disebabkan presiden merasa dipilih 61 persen rakyat dan hanya dalam satu putaran. Dua modal itu cenderung memanjakan dirinya.Pertarungan...

Read more »

Rano Karno Disiapkan PDIP Jadi Gubernur?

Rano Karno salah satu dari 30 kader PDIP yang ikut kuliah tata pemerintahan.Salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti pendidikan tata pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara adalah Rano Karno.Wakil Bupati Tangerang itu masuk generasi pertama bersama 29 kader PDIP lain yang mengikuti kuliah ini.Apakah Rano Karno sedang disiapkan menjadi gubernur? Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyiratkan itu. Untuk diketahui, tahun depan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta kembali menggelar pemilihan kepala daerah. Setahun belakangan ini, spanduk-spanduk PDIP yang tersebar di Jakarta juga kerap menampilkan Rano...

Read more »

DPR Undang Badan Intelijen Bahas Gayus

"Kalau betul, berarti di balik itu ada apa-apa dengan perusahaan Amerika di sini."Anggota Komisi I Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi DPR akan segera mengundang Badan Intelijen Negara (BIN). Pertemuan ini terkait pernyataan terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan yang menyebut-nyebut otak pemalsuan paspornya, John Jerome Grice, adalah agen Badan Intelijen Amerika, CIA."Komisi I akan secepatnya memanggil BIN terkait CIA," kata Tjahjo Kumolo usai mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Januari 2011. "Itu bukan agenda spesifik tapi menjadi spesifik karena ada pernyataan yang menyangkut harga diri Bangsa, meskipun tertutup. Saya kira minggu depan sudah bisa dipanggil," Ketua Fraksi PDIP ini...

Read more »

Golkar Kaji Langkah Hukum Terhadap Satgas

"Khususnya kepada Denny Indrayana karena diduga telah mengarahkan Gayus."Anggota Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo menilai Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah melenceng dari tugas utamanya terkait kasus Gayus Tambunan. Dia pun menyatakan Golkar akan mengambil langkah hukum terhadap Satgas. "Khususnya kepada Denny Indrayana karena diduga telah mengarahkan Gayus kepada upaya pencemaran nama baik Golkar dan Ical (Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie) sebagai individu," kata Bambang di Gedung DPR, Kamis 20 Januari 2011.Usai divonis pengadilan kemarin, Gayus mengaku kepada pers bahwa Satgas, terutama Denny, telah memanfaatkan kasusnya untuk kepentingan politik dengan mengait-ngaitkannya dengan Aburizal karena tiga perusahaan keluarga Bakrie masuk dalam list 'pasien' Gayus. Mantan pegawai Direktorat...

Read more »

Demokrat: Omongan Gayus & Satgas Harus Diusut

Skenario bisa saja bukan datang dari Satgas, tapi dari pihak ketiga. Demokrat meminta penegak hukum, terutama kepolisian, agar segera mendalami pengakuan Gayus Tambunan dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang saling bertentangan. Menelusuri pengakuan kedua pihak dianggap penting untuk menghindari spekulasi yang makin liar di tengah masyarakat."Apa yang disampaikan Gayus belum tentu sebuah kebenaran. Tapi tetap penting untuk diseriusi dan ditindaklanjuti. Apa yang disampaikan oleh Satgas juga belum tentu benar," tegas Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustofa sebelum rapat internal Komisi Hukum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.Saan juga mempertanyakan, kenapa Gayus baru buka-bukaan usai vonis pengadilan Rabu 19 Januari kemarin. Menurut Saan, terlalu dini untuk menilai kasus...

Read more »

30 Kader PDIP Sekolah Pemerintahan

Kader-kader PDI Perjuangan akan 'disekolahkan' ilmu pemerintahan.PDI Perjuangan (PDIP) menempa kadernya dengan materi tata pemerintahan agar bisa ditempatkan di posisi apa pun. Sejumlah kader PDIP akan mengenyam pendidikan tata pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)."Ada sekitar 30 kader PDIP. Ada yang pengurus (Dewan Pimpinan Pusat/DPP) dan anggota DPRD," kata Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo kepada VIVAnews.com, di Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.Menurut Tjahjo, sekitar 30 kader Banteng Moncong Putih itu akan menjadi mahasiswa di STIP-AN. Materi utama yang akan diambil adalah soal tata pemerintahan daerah.Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Badan Pendidikan dan Latihan DPP PDIP dan STIP-AN. Bagaimana dengan biaya kuliah? "Kader PDIP yang...

Read more »

PDIP: Satgas Unit Politik Bukan Penegak Hukum

Biarkan Denny Indrayana dan Gayus 'bertikai'. Hal substantif jangan sampai diabaikanAnggota Komisi III bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eva Kusuma Sundari, mengimbau masyarakat jangan terbawa arus 'pertikaian' antara terpidana kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan dan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana."Ini ada dua orang yang bertikai dengan berbagai argumennya. Kalau kita terbawa arus mereka, nanti substansi pemberantasan mafia hukumnya hilang lagi," kata Eva Kusuma Sundari kepada VIVAnews.com, di Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.Menurut Eva, Gayus dan Denny Indrayana sedang emosional. Semua saling menyerang dan saling membantah. Bagi Eva, biarkan saja kedua orang itu terus bertikai yang tidak...

Read more »