Bupati Masuk Bursa Calon Ketua Golkar Bulukumba

Bulukumba - Pengurus DPD II Partai Golkar Bulukumba sudah memutuskan, Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Bulukumba dilaksanakan 30 Desember 2010. Jadwal itu diputuskan dalam rapat pengurus di sekretariat Golkar setempat.Menjelang musda, beberapa nama meramaikan bursa kandidat ketua, termasuk Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan.Nama bupati mengemuka setelah sembilan komisariat kecamatan menyatakan mendukung Zainuddin untuk maju di musda, pada pertemuan silaturahmi di kediaman salah seorang tokoh Golkar Bulukumba, A Muttamar Mattotorang, 9 Desember lalu. Figur lain yang mengemuka adalah kader yang juga pengurus, antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Ketua...

Read more »

Muscab PPP Bulukumba Digelar di Makassar

Bulukumba - Setelah tertunda karena suasana internal partai yang kurang kondusif, pengurus DPC PPP Bulukumba akhirnya memutuskan, menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Bulukumba di Hotel Coklat Makassar, 24 Desember mendatang.Rencana itu disetujui beberapa pengurus DPC PPP Bulukumba pada rapat di kediaman ketua panitia muscab, Basri Marjuki."Hasil rapat sudah ada. Pengurus mempersiapkan muscab pada 24 Desember di Makassar," kata Amrullah, Sekretaris DPC PPP Bulukumba.Amrullah menyebutkan, pengurus yang hadir pada rapat membahas penentuan jadwal muscab itu, antara lain Basri, wakil ketua Junaidi, wakil sekretaris Nuraeni, dan beberapa pengurus...

Read more »

Bima Arya : PAN Tak Tertarik Ajakan PKS

Koalisi partai tengah beda dengan poros tengah yang dulu digagas Amien Rais.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewacanakan pembentukan koalisi 'partai tengah' untuk mengimbangi koalisi Partai Demokrat dan Golkar.Menanggapi ajakan PKS, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya mengaku tak tertarik."Terlalu dini bicara kekuatan tengah sebagai poros alternatif. PAN sama sekali tidak tertarik," kata Bima Arya kepada VIVAnews, Rabu 22 Desember 2010.Ditambahkan Bima, koalisi partai tengah yang diusulkan PKS beda dengan poros tengah yang dulu digagas pendiri PAN, Amien Rais."Konteksnya lain. Dulu betul-betul untuk mencari alternatif dan jalan...

Read more »

Golkar: Setgab Bukan Forum Ical-SBY

"Golkar hormat pada PKS, PPP, PAN, dan PKB."Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa Sekretariat Gabungan (Setgab) bukan forum milik Aburizal Bakrie dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semata.Hal itu ia katakan menanggapi kritik PKS yang menilai Setgab hanya didominasi oleh Golkar dan Demokrat."Setgab bukan forum Ical-SBY. Golkar hormat pada PKS, PPP, PAN, dan PKB," ujar Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Priyo juga membantah perkataan Sekjen PKS, Anis Matta yang menyebut Setgab kini telah beralih fungsi menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah belaka."Pendapat Anis Matta bahwa Setgab adalah tukang stempel, nyatanya justru...

Read more »

PAN: Merapat ke PDIP? Masih Jauh

Bima Arya menyatakan PAN bukan salah satu partai yang sedang merapat ke PDIP.Salah satu Ketua DPP PAN Bima Arya menyatakan, partainya bukan salah satu partai koalisi pemerintah yang dikabarkan sedang merapat dan menjalin komunikasi dengan PDIP."Masih jauh. Kami belum ada pembicaraan soal Pemilu 2014," ujar Bima di Jakarta, Rabu, 22 Desember 2010. "PAN tidak sepakat dengan anggapan bahwa Setgab tertawan oleh Demokrat dan Golkar."Menurut Bima, PAN sepakat harus ada evaluasi internal tentang format koalisi partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). PAN juga meminta seluruh anggota Setgab untuk melakukan evaluasi diri, tidak sekedar...

Read more »

Burhan-LSI: Koalisi Partai Tengah, Psy War

PKB dan PAN dilihat akan tetap memilih untuk menyokong koalisi.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang berupaya membangun koalisi 'Partai Tengah' dengan membujuk partai-partai anggota koalisi pemerintahan SBY di luar Partai Demokrat dan Golkar.Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi melihat selama ini Golkar dan Demokrat memiliki hubungan simbiosis mutualisma, saling menguntungkan satu sama lain. Dua partai itu, bila bergabung, memiliki kekuatan 45 persen suara di parlemen. Artinya, tinggal membutuhkan suara dari satu partai kecil, mereka sudah menguasai mayoritas suara di DPR RI.Burhanuddin menilai, di luar Demokrat...

Read more »

Tiga Partai Koalisi SBY Merapat ke PDIP

Sekjen PDIP: "Kalau untuk membahas strategi 2014 dalam rangka pemilu, lepas baju koalisi."Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengakui ada tiga partai koalisi pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) berinisiatif untuk bertemu dengan pimpinan teras PDIP."Ada tiga partai yang mengajak kami komunikasi," kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Desember 2010. Namun, dia menolak untuk mengungkapkan nama ketiga partai itu."Tidak etis disebut," ujarnya mengelak. Bagaimanapun, ia mengakui bahwa ketiganya adalah partai yang wakil-wakilnya duduk di kabinet saat ini. Terhadap ajakan itu, PDIP belum...

Read more »

Golkar Persilakan PKS Galang 'Partai Tengah'

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mempersilakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk kekuatan 'partai tengah'.Golkar membantah ingin mendominasi kewenangan di koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). "Silakan saja (galang kekuatan partai tengah). Itu hak masing-masing partai," kata Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Jakarta, Selasa 21 Desember 2010.Priyo menyatakan hal itu menanggapi kritik dari Wakil Sekretaris Jenderal PKS yang juga Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. Mahfud mengajak partai-partai tengah membangun kekuatan sendiri untuk mengimbangi dominasi Golkar dan Demokrat.Partai-partai tengah yang dimaksud...

Read more »

PKS Ingin Bangun Koalisi 'Partai Tengah'

Bukan tak mungkin kekuatan tengah memunculkan capres sendiri di 2014.Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menyatakan tak puas dengan mekanisme yang berjalan di Sekretariat Gabungan (Setgab) dan mengajak partai-partai untuk membangun koalisi 'partai tengah' untuk mengimbangi koalisi Partai Demokrat dan Golkar."Perlu kekuatan tengah untuk mengimbangi Golkar dan Demokrat," kata Mahfudz Siddiq dalam keterangan tertulisnya kepada media, Selasa, 21 Desember 2010.Ia menuturkan, partai-partai tengah yang selama ini tergabung dalam Setgab seperti PPP, PAN, PKB, dan PKS, kini terjepit di antara dua kekuatan raksasa, yakni Golkar dan Demokrat. Keduanya...

Read more »

PKB "Memanas" Lagi

Yenny Wahid inisiasi Muktamar islah di Surabaya. Ketua Fraksi PKB sebut Yenny bukan PKBPutri Gus Dur, Yenny Wahid, menginisiasi Muktamar Islah Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya, pada 26-27 Desember 2010. Dia berharap kubu Kalibata dan kubu Raden Saleh bersatu kembali sebagaimana hasil Muktamar Semarang.Bagi Yenny, Muktamar Semarang masih merupakan PKB yang utuh. Namun, hal itu tercederai ketika kubu Muhaimin Iskandar menggelar Muktamar Ancol. Sebab, dalam muktamar itu Gus Dur dilengserkan sebagai Ketua Dewan Syuro PKB."Dulu Gus Dur dilengserkan, banyak yang kecewa. Nyatanya Gus Dur tetap jadi bahan kampanye. Islah ini syaratnya rehabilitasi...

Read more »

Wiranto : Sumbangan Parpol Rp 7,5 M Biarkan

Kata Wiranto, itu pilihan tepat. "Dari pada tercatat kecil tapi yang siluman besar."Undang-Undang Parpol yang baru disahkan pekan lalu menaikkan batas maksimal sumbangan untuk parpol dari sebelumnya Rp5 miliar menjadi Rp7,5 miliar. Menurut Ketua Umum Hanura, Wiranto, menaikkan batas maksimal itu pilihan tepat."Sumbangan sampai Rp7,5 miliar biarkan saja. Dari pada tercatat kecil tapi yang siluman besar," kata Wiranto di sela Rapimnas Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 20 Desember 2010.Menurut dia, dalam pemilu sebelumnya sumbangan siluman paling banyak dimasalahkan. Namun, pengusutan tidak kunjung selesai. Bahkan, sampai hari ini."Kami sudah...

Read more »

Empat Poin Penting di UU Partai yang Baru

Ada sejumlah perubahan penting menyangkut sistem kepartaian di Indonesia.Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Kamis 16 Desember 2010 ini. Ada sejumlah perubahan penting menyangkut perpartaian di Indonesia terkandung dalam UU ini.1. Syarat pendirian partaiUU yang baru, pada Pasal 2 mengatur partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Kemudian, pendaftaran paling sedikit dilakukan 50 orang pendiri dengan akta notaris dan pendiri dan pengurus...

Read more »

Anas : 2010 Penuh Intrik Politik

Gagasan-gagasan baru dalam dunia politik Indonesia sepi sepanjang 2010.Partai Demokrat menilai tahun 2010 ini merupakan tahun yang penuh dengan manuver dan intrik politik. Tawaran ide-ide baru nyaris tidak terdengar."Politik 2010 cenderung banyak intrik. Tidak banyak ide atau gagasan segar yang ditawarkan," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di acara Workshop Fraksi Demokrat, Jakarta Barat, Jumat 17 Desember 2010. Intrik dan manuver terjadi pada hampir semua partai politik.Anas menilai, maraknya intrik, polemik, dan sejenisnya itu menghambat kerja pemerintah . Karena intrik sering terjadi, "Pemerintah tidak leluasa bekerja," ujar...

Read more »

Cetro: KPU Tak Gubris Audit Dana Kampanye

Menurut Cetro, selama ini audit dana kampanye hanya formalitas saja.Pengamat politik dari Centre for Electoral Reform (Cetro) Refly Harun memandang bahwa tugas menindaklanjuti hasil audit dana kampanye sebaiknya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, hasil audit tidak efektif jika diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum.Menurut Refly, selama ini audit dana kampenya hanya formalitas saja. "Setelah audit diberikan, KPU tidak lagi menggubris," kata Refly di Jakarta, Sabtu 18 Desember 2010.Refly mengatakan, penyebab masalah ini karena KPU tidak memiliki sumber daya yang bisa mengaudit. Selama ini partai menyerahkan laporan dana kampanye,...

Read more »

Golkar Setuju Penyumbang Disertai NPWP

Jadi penyumbang juga bertanggung jawab pada negara, bukan saja pada partai.Partai Golongan Karya setuju penyumbang dana kampanye wajib menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jadi pertanggungjawaban penyumbang bukan saja ke partai tapi juga ke negara. "Tidak ada masalah dengan NPWP kalau itu memang kewajiban dan Komisi Pemilihan Umum menghendaki demikian. Golkar siap dan tidak beberatan," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono.Menurut Agung yang ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 November 2008, penyumbang kampanye tentu memiliki kemampuan ekonomi. "Dan biasa juga rutin membayar pajak," katanya."Jadi...

Read more »

2010, Tahun Politik-Sinetron

Politik 2010 melodramatis, seperti tontonan tanpa substansi.Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, menahbiskan tahun 2010 sebagai tahun politik tanpa substansi. Bahkan dia menilai 2010 potret politik yang over acting."Potret politik tahun 2010 terlalu dinamis, over tone, over acting, melodramatis, seperti tontotan tanpa substansi," ujar kata Daniel dalam diskusi Trijaya 'Prediksi Politik & Hukum 2011' di Jakarta, Sabtu, 18 Desember 2010.Akibatnya, lanjut Daniel, situasi perpolitikan tanah air di sepanjang tahun 2010 bagaikan tontonan sinetron yang riuh rendah tanpa memperhatikan isi, sehingga cenderung membosankan...

Read more »

"Pertahankan Syarat Anggota KPU Non-Partai"

Penyelenggara pemilu memang semestinya bebas dari kepentingan politik praktis.Mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti menyatakan tidak setuju bila anggota partai politik diperbolehkan menjadi anggota KPU. Ketentuan mengenai syarat anggota KPU yang sudah ada, menurutnya sebaiknya dipertahankan. Sebab, penyelenggara pemilu semestinya bebas dari kepentingan politik praktis.Ramlan menuturkan, sebenarnya aturan mengenai keanggotaan KPU yang sudah ada sekarang sudah jelas, bahwa warga negara yang menjadi anggota partai tidak boleh menjadi anggota KPU. Kalau pun pernah menjadi anggota partai, harus sudah tidak aktif lagi di partai...

Read more »

Masak Peserta Juga Penyelenggara Pemilu?

Ketua KPU menilai, masuknya kader partai bisa membuat KPU tak mandiriKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary tidak setuju bila anggota Partai Politik (Parpol) masuk sebagai penyelenggara pemilu. Sebelumnya Komisi II DPR menyepakati calon anggota KPU dari parpol harus mengundurkan diri dari partainya sebelum mendaftar menjadi anggota KPU.Hafiz menilai hal tersebut dapat membuat KPU tidak mandiri. "Saya pribadi tidak setuju dengan parpol masuk, karena Undang-undang Dasar mengatakan, mandiri itu harus terlepas. Masa peserta Pemilu kok tiba-tiba jadi (penyelenggara Pemilu)," katanya di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).Menurutnya, jika...

Read more »

Golkar : KPU Diisi Partai, Pemilu 1999 Sukses

Partai Golkar sepertinya juga mendukung orang partai kembali bisa masuk Komisi Pemilihan Umum. Salah satu Ketua Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan, KPU penyelenggara Pemilu 1999 diisi orang partai, namun terbukti Pemilu sangat berhasil.Apalagi, kata Priyo, Pemilu 1999 juga dikenang sangat demokratis. "Golkar punya pandangan, jangan disalahkan ingin kembalikan penyelenggara pemilu pada suasana 99," katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 16 November 2010.Apalagi, kata Priyo, meski anggota KPU dilarang anggota partai pun, tetap saja usai Pemilu ada yang masuk partai. Terbaru, anggota KPU penyelenggara Pemilu 2009, Andi Nurpati...

Read more »

Alasan PPP Dukung KPU Bisa Diisi Orang Partai

Partai Persatuan Pembangunan termasuk satu dari tujuh fraksi yang mendukung kader partai bisa masuk Komisi Pemilihan Umum, tak perlu menunggu tak aktif lima tahun seperti diatur Undang-undang Penyelenggara Pemilu yang berlaku sekarang. Menurut Sekretaris Fraksi PPP di DPR, M Romahurmuziy, sikap partisan adalah masalah ideologi yang tak bisa dibatasi waktu."Independensi tidak bisa diukur dengan memberikan waktu 5 tahun tidak aktif di partai politik," kata Romy kepada VIVAnews, Jumat 26 November 2010. "Sikap partisan adalah soal ideologis, sehingga tidak dijamin bisa hilang meski sudah menanggalkan keanggotaan parpol selama 5 tahun," katanya.Romy...

Read more »

Alasan PDIP Dukung Orang Partai di KPU

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mendukung penempatan orang partai di Komisi Pemilihan Umum. Menurut PDI-P, perlu ada kombinasi profesional dan wakil partai di lembaga penyelenggara Pemilu itu."Pada prinsipnya, yang harus dipertahankan masuk Undang-undang bahwa posisi KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan harus netral dan ada unsur independen," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, secara tertulis ke VIVAnews, Senin 15 November 2010.Namun, kata Tjahjo, karena Pemilu ini adalah sarana partai politik untuk bisa duduk di parlemen, dan belajar dari Pemilu 2004 dan 2009, PDIP menilai perlu perwakilan partai duduk di KPU."Banyak ketimpangan...

Read more »

Gaji Pengurus KPU Minta Dinaikkan

"Ada aduan dari anggota KPU di daerah, gaji mereka Rp3-4juta. Itu kecil sekali dan rawan." Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai peningkatan remunerasi dalam bentuk pemberian tunjangan kinerja juga perlu diberikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peningkatan gaji ini dia nilai bisa menjaga independensi anggota KPU."Ada aduan dari anggota KPU di daerah, gaji mereka Rp3-4 juta. Itu kecil sekali dan rawan godaan memabukkan dari luar," kata dia di Jakarta, Sabtu, 18 Desember 2010. Menurutnya, gaji KPU saat ini perlu dievaluasi apakah masih relevan.Selain itu, Lili juga menyoroti integritas tim seleksi...

Read more »

Legislatif Ungkap Utang Pemkab Rp 1,6 Miliar

Bulukumba - Anggota DPRD Bulukumba mengungkapkan adanya utang eksekutif atau pemerintah daerah (pemda) setempat sebesar Rp 1,6 miliar. Utang itu karena pemda menggunakan anggaran yang berlebihan.Utang ini tidak mampu dibayar pihak eksekutif, karena tidak ada pos anggaran atau tidak ada dana. Melebihi batas belanja yang seharusnya dan melanggar Permendagri Nomor 13 Tahun 2010.Anggaran yang dianggap melebihi batas penggunaan, antara lain saat pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Zainuddin Hasan-Syamsuddin, berupa dana makan minum, penginapan, penggunaan transportasi mobil, dan panggung atau tenda."Kasihan warga yang digunakan jasanya, karena sampai saat ini belum bisa dibayar oleh Pemkab Bulukumba," kata Wakil Ketua DPRD Bulukumba, A Edy Manaf, usai menutup rapat penetapan pembahasan...

Read more »

Pilgub Lewat DPRD Dinilai Kemunduran

JAKARTA -- Rencana mengembalikan Pemilihan Gubernur (Pilgub) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus mengundang kontroversi. Sejumlah kalangan menilai rencana tersebut adalah kemunduran.Direktur Eksekutif Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, rencana tersebut mengingkari semangat dan tujuan besar proses demokrasi. Alasan pemerintah yang menyatakan pemilihan langsung mahal tidak bisa dijadikan tolok ukur.Sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang bisa memastikan pemilihan gubernur oleh DPRD akan jauh lebih efisien dibanding pemilukada langsung. "Tidak ada jaminan bahwa ongkos politik tidak resmi untuk membeli perahu partai di DPRD, jauh lebih sedikit ketimbang penyelenggaraan pemilihan langsung oleh rakyat," ungkap Titi, di Jakarta, Rabu 15 Desember.Perludem...

Read more »

Lima Kader Siap Bersaing Incumbent

Bulukumba, Tribun - Lima kader sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bulukumba siap bersaing dengan incumbent, A Edy Manaf, pada perebutan kursi ketua dalam Musda DPD PAN Bulukumba, 27 Desember nanti.Lima figur yang sudah menyatakan isyarat akan maju dalam bursa calon ketua di musda itu adalah Irham Rahimin (Ketua Bappilu DPD PAN Bulukumba), Abdul Rajab (Wakil Ketua PAN Bulukumba, A Zulkarnain Pangky (Bendahara PAN Bulukumba), Khalik Saifullah (Sekretaris PAN Bulukumba), dan A Banri Alang (Ketua Bidang Pengkaderan).Beberapa diantaranya bahkan mengklaim sudah mendapat dukungan dari pengurus kecamatan. Irham misalnya, mengklaim sudah mendapat sinyal dukungan delapan dari 10 pengurus kecamatan PAN di Bulukumba. Juga dari beberapa pengurus ranting.Kepada wartawan,...

Read more »

Legislator Gagas Perda Traficking

BULUKUMBA -- Anggota DPRD Bulukumba punya perhatian khusus terhadap perdagangan manusia (trafficking). Untuk itu, mereka berinisiatif mendorong lahirnya perda terkait trafficking.Alasannya, tidak sedikit warga Bulukumba yang menjadi TKI di luar negeri. Sementara tidak ada aturan yang jelas tentang tata cara rekrutmennya di daerah.Gagasan tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Bulukumba Andi Cawa Miri. Menurutnya, saat ini dirinya sedang menggodok rancangan tersebut sebelum akhirnya disetujui untuk dibahas anggota DPRD Bulukumba.Munculnya ide ini, kata dia, tidak terlepas dari kerisauan atas jaminan tenaga kerja yang direkrut di daerah saat harus mencari nafkah di luar negeri. Pilihan menjadi tenaga kerja, menurut dia, memang menjadi hak seseorang. Akan tetapi pemerintah berkewajiban untuk melindungi...

Read more »