KPU Kab. Bulukumba Libatkan Waria

Bulukumba, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba memiliki cara unik dalam sosialisasi pelaksanaan pilkada tahun ini. KPU membuat gebrakan dengan melibatkan ratusan waria dan klub motor di Bulukumba.

Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink, menjelaskan, para waria dan klub motor ini dilibatkan memantau pelaksanaan pilkada pada 23 Juni mendatang.

"Mereka adalah bagian dari komunitas masyarakat Bulukumba yang juga memberi andil untuk suksesnya pilkada," ujar Arum Spink memberi alasan mengapa melibatkan waria.

Arum Spink juga meminta masyarakat untuk tidak memilih para calon karena uang atau dijanjikan sesuai. "Ingat, memilih karena ada sesuatu pasti tidak akan langgeng. Jangan juga membawa nama lembaga. Kalau lembaga terlibat dalam pemilihan, yakin dan percaya saja lambat laun akan mati," katanya.

Ditegaskan Arum, siapapun yang terlibat dan atau menerima politik uang, sama saja dengan menggadaikan harga dirinya. Masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin ke depan. Tidak boleh berdasarkan kepentingan pragmatis sesaat. Tapi pikirkanlah kepentingan Bulukumba ke depan. Ketahuilah visi dan misinya," kata Arum lagi.

Data dari KPU, sekitar seribuan waria yang tergabung ke dalam ikatan waria di Bulukumba yang sudah memiliki hak pilih.Salah seorang waria yang enggan dipublikasikan namanya, dia mengaku bangga bisa ikut dalam sosialisasi di KPU. Dia mengatakan, dirinya mendapat mengalaman dan pengetahuan menjadi pemilih yang baik. "Kami juga warga Bulukumba walaupun banyak cibiran namun kami juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya," ujarnya..
at. rca-fm

KPU Bantah Sortir Kertas Suara di Makassar

Bulukumba, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba membantah dugaan dari pasangan calon di Pilkada Bulukumba bahwa KPU melakukan sortir kertas suara di Makassar.

Bantahan itu disampaikan Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink, saat rapat koordinasi antara KPU, pemkab, dan Panwas Pilkada terkait penyelenggaraan pilkada di kantor bupati. "Meski ada sejumlah tim pemenangan pasangan calon yang menyebut KPU melakukan sortir kertas suara, kami katakan hal itu tidak benar," kata Arum,

Ketua Bidang Pokja Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Bulukumba, M Asri Yusuf, juga membantah dugaan itu. Menurutnya, sortir dilakukan di Bulukumba. "Sortir kertas suara tetap dilakukan di Bulukumba, hanya cetaknya di Makassar," kata Asri. Ia bahkan meminta semua elemen masyarakat mengawasi KPU untuk terciptanya Pilkada Bulukumba 2010 yang damai.

Asri menambahkan, selama pencetakan kertas suara di Makassar, diawasi ketat oleh petugas Polres Bulukumba. Begitu juga saat dibawa ke Bulukumba, akan dikawal polisi. Kertas suara itu rencananya tiba di Bulukumba, pekan depan. Pemilihan dijadwalkan 23 Juni. Minta Panwas Awasi

SALAH satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, A Puli Sultan-Sumrah (Puas), meminta Panitia Pengawas (Panwas) Bulukumba untuk mengawasi sortir suara yang dilakukan oleh KPU.

"Kami meminta kepada Panwas untuk melakukan pengawalan ketat terhadap pelaksanaan sortir kertas suara," kata ketua tim pemenangan Puas, Gunawan

LPA Bulukumba Ingatkan Kandidat

BULUKUMBA, - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bulukumba menyerukan kepada enam pasangan calon di Pilkada Bulukumba 2010 untuk tidak memobilisasi anak di bawah umur pada saat kampanye.

Sesuai jadwal KPU, 5 Juni, penandatanganan deklarasi pilkada damai di Lapangan Pemuda.

Kemudian 7 Juni, dimulai kampanye terbuka.

Sudarman Ciko, Ketua Divisi Publikasi LPA Bulukumba, mengatakan, saat kampanye tertutup dan terbuka, sebaiknya jangan melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Ini sengaja kami ingatkan para kandidat, agar tidak terjadi kekerasan politik pada anak, kecelakaan, dan mengakibatkan cacat fisik pada anak," kata Sudarman, Jumat (4/6).
Mereka meminta KPU dan Panwas Pilkada memberi sanksi kepada kandidat yang terbukti memobilisasi anak-anak saat kampanye.

LPA juga akan melakukan langkah kongkrit kepada kandidat yang memobilisaso anak, sesuai yang diatur dalam UU PA No 23 Tahun 2002.

Syahrul Ingin Sulsel Barometer Pemilukada

MAKASSAR -- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo gerah dengan imej buruk terhadap daerah ini. Momentum pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah dinilai salah satu kesempatan untuk memperbaiki imej yang telanjur buruk tersebut.

Selama ini, Sulsel dikenal sebagai daerah yang keras. Sering terjadi tawuran antarkelompok dan antarmahasiswa. Selain itu, unjuk rasa yang sering berakhir anarkis makin mencoreng wajah Sulsel di mata nasional dan internasional.

Nah, untuk mengembalikan citra positif Sulsel, Syahrul sangat berharap pemilukada di 11 kabupaten bisa berlangsung lancar dan aman. Bahkan, dia ingin pemilukada serentak di Sulsel menjadi barometer nasional.

Harapan itu disampaikan Syahrul dalam rapat koordinasi bidang politik dan keamanan di Hotel Clarion. Rakor yang diprakarsai kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Sulsel ini menghadirkan bupati/walikota, unsur muspida, dan ketua KPU se Sulsel.

Tampak hadir dalam rakor tersebut antara lain Pangdam VII/Wirabuana Hari Krisnomo, Kapolda Adang Rochjana, Ketua DPRD Sulsel HM Roem, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas. Bupati yang hadir antara lain Bupati Sinjai Andi Rudiyanto Asapa dan Bupati Jeneponto, Radjamilo.

Untuk mewujudkan pemilukada terbaik, Syahrul meminta kepolisian dan TNI membantu KPU. Menurutnya, potensi konflik harus diantisipasi sejak dini. Setiap laporan harus ditanggapi secepat mungkin agar tidak berkembang menjadi konflik.

Usai pertemuan yang berlangsung tertutup untuk wartawan itu, Syahrul juga menegaskan pemerintah provinsi siap memback KPU dengan anggaran. Terutama jika ada kekurangan anggaran KPU.

Salah satu keluhan KPU selama ini adalah tidak tersedianya anggaran untuk pengamanan. Pada satu sisi, KPU tidak tega membiarkan petugas keamanan kelaparan. Pada sisi lain, KPU dipusingkan dengan pertanggungjawaban anggaran makan-minum petugas keamanan.

"Kalau itu (bantuan anggaran, red) dibutuhkan, kami siap membantu," kata Syahrul.
Pada bagian lain, Syahrul juga meminta KPU agar bekerja secara profesional berdasarkan aturan yang ada. Bahkan, secara tegas, Syahrul meminta KPU dan jajarannya agar tidak curang dalam pelaksanaan pemilukada.

Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan pertemuan ini sangat penting. Terutama dalam menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pemilukada. Jayadi, mengaku pemilukada rawan konflik. Dengan kerja sama semua pihak, hal itu bisa dicegah.

Kapolda Sulsel, Adang Rochjana, mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan pemilukada di Sulsel. Menurutnya, personel kepolisian siap diturunkan setiap saat.
At. Fajar.co.id

KPU Sulsel Siapkan Riil Count Pilkada

MAKASSAR - Untuk memberi transparasi hasil pilkada sepuluh kabupaten kepada masyarakat, KPU akan melakukan simulasi penghitungan suara riil count sepekan sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada 23 Juni mendatang.

Penghitungan riil count dengan memanfaatkan fasilitas short massage service (SMS) tersebut diharapkan dapat memberi informasi awal kepada khalayak banyak soal perolehan suara pilkada.

Sekretaris KPU Sulsel Annas GS mengatakan akan terlebih dahulu menguji dengan menggelar simulasi pelaksanaan riil count sepekan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal kesalahan akibat masalah teknis.

"Konsepnya tidak jauh berbeda seperti waktu pemilihan yang lalu, perbedaannya sekarang dari TPS tidak langsung mengirim ke KPU provinsi tapi melewati KPU Kabupaten dulu, baru nanti KPU Kabupaten yang mengirimkan datanya ke provinsi," Jelas Annas di KPU.

At Tribun Timur