Demokrat: Omongan Gayus & Satgas Harus Diusut

Skenario bisa saja bukan datang dari Satgas, tapi dari pihak ketiga.

Demokrat meminta penegak hukum, terutama kepolisian, agar segera mendalami pengakuan Gayus Tambunan dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang saling bertentangan. Menelusuri pengakuan kedua pihak dianggap penting untuk menghindari spekulasi yang makin liar di tengah masyarakat.

"Apa yang disampaikan Gayus belum tentu sebuah kebenaran. Tapi tetap penting untuk diseriusi dan ditindaklanjuti. Apa yang disampaikan oleh Satgas juga belum tentu benar," tegas Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustofa sebelum rapat internal Komisi Hukum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.

Saan juga mempertanyakan, kenapa Gayus baru buka-bukaan usai vonis pengadilan Rabu 19 Januari kemarin. Menurut Saan, terlalu dini untuk menilai kasus Gayus adalah sebuah rekayasa.

Kalau ada rekayasa, lanjutnya, skenario bisa saja bukan datang dari Satgas, tapi dari pihak ketiga. , Gayus selama ini bepergian ke Bali, bahkan ke luar negeri. Ini skenario siapa. "Jadi Gayus bisa bertemu siapa saja sewaktu dia di luar (tahanan), dan bisa saja dia menyusun skenario saat di luar," kata Saan lagi.

"Tapi terus terang saya tidak tahu kebenaran dan motif di balik pengakuan Gayus," aku Saan. Bagaimanapun, ia merasa Gayus saat ini sedang bermanuver. "Seakan-akan dia menjadi korban dari sebuah rekayasa," imbuhnya.

Oleh karena itu, Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak yang telah dibentuk oleh Komisi III bidang Hukum DPR dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. "Tapi lebih mendesak bagi polisi untuk segera bergerak. Ini harus segera diungkap," tutupnya

Sumber : Vivanews.com

Read more »

30 Kader PDIP Sekolah Pemerintahan

Kader-kader PDI Perjuangan akan 'disekolahkan' ilmu pemerintahan.

PDI Perjuangan (PDIP) menempa kadernya dengan materi tata pemerintahan agar bisa ditempatkan di posisi apa pun. Sejumlah kader PDIP akan mengenyam pendidikan tata pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN).

"Ada sekitar 30 kader PDIP. Ada yang pengurus (Dewan Pimpinan Pusat/DPP) dan anggota DPRD," kata Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo kepada VIVAnews.com, di Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.Menurut Tjahjo, sekitar 30 kader Banteng Moncong Putih itu akan menjadi mahasiswa di STIP-AN. Materi utama yang akan diambil adalah soal tata pemerintahan daerah.Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Badan Pendidikan dan Latihan DPP PDIP dan STIP-AN. Bagaimana dengan biaya kuliah? "Kader PDIP yang mengikuti pendidikan, pembiayaannya swadaya," ujar Ketua Fraksi PDIP di DPR ini.Hari pertama kuliah direncanakan dimulai dengan kerja sama PDIP itu dan akan dibuka dengan pemberian materi kuliah umum terbuka oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sejumlah petinggi PDIP juga akan hadir.Kuliah umum terbuka dimulai sekitar pukul 09.30 WIB di Kampus STIP-AN, Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dengan 'disekolahkan' ilmu pemerintahan, apakah PDIP berancang-ancang masuk pemerintahan? "Sebagai kader partai dididik untuk ke depan agar siap ditempatkan di mana saja," ujar Tjahjo.

Via : Vivanews.com

Read more »

PDIP: Satgas Unit Politik Bukan Penegak Hukum

Biarkan Denny Indrayana dan Gayus 'bertikai'. Hal substantif jangan sampai diabaikan

Anggota Komisi III bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eva Kusuma Sundari, mengimbau masyarakat jangan terbawa arus 'pertikaian' antara terpidana kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan dan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana.

"Ini ada dua orang yang bertikai dengan berbagai argumennya. Kalau kita terbawa arus mereka, nanti substansi pemberantasan mafia hukumnya hilang lagi," kata Eva Kusuma Sundari kepada VIVAnews.com, di Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.

Menurut Eva, Gayus dan Denny Indrayana sedang emosional. Semua saling menyerang dan saling membantah. Bagi Eva, biarkan saja kedua orang itu terus bertikai yang tidak substansial.

"Yang paling penting, tiga kasus lain yang menjerat Gayus harus dibuka," kata anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa Timur VI itu.

Tiga kasus Gayus itu antara lain, dugaan paspor palsu, pelesir selama di tahanan, dan penyuapan kepala Rutan Mako Brimob.
Satu hal yang menjadi perhatian Eva adalah peran yang semakin kentara dari lembaga Satgas itu. "Satgas ini tidak serius, tidak sungguh-sungguh dan menggiring kepada hal-hal seperti masalah paspor, wig, dan lain-lain," kritik peraih Master di Bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Nottingham, United Kingdom, itu.

Seharusnya, menurut Eva, Satgas itu menjalankan tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi yang sudah dikeluarkan. Tidak perlu mengurus hal-hal yang sepele.

"Harusnya, soal jaksa Cirus Sinaga itu diungkap. Pasti ada mafia besar di balik itu," ujar dia. Eva mengimbau Presiden SBY mengevaluasi lembaga Satgas itu.

Evaluasi bukan berarti mengganti personel Satgas. Bagi Eva, penggantian komposisi personel di Satgas tidak akan mengubah apa pun. Karena memang lembaga itu bukan penegak hukum. "Satgas itu unit politik yang menjalankan politik pencitraan," kritik dia.

Usai sidang vonis kemarin, Gayus menyampaikan unek-uneknya. Gayus meminta Satgas jangan menjadikan dirinya sebagai alat politik. Namun, dalam keterangan pers kemarin, Satgas membantah semua tudingan Gayus

Via : Vivanews.com

Read more »

Bupati Masuk Bursa Calon Ketua Golkar Bulukumba

Bulukumba - Pengurus DPD II Partai Golkar Bulukumba sudah memutuskan, Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Bulukumba dilaksanakan 30 Desember 2010. Jadwal itu diputuskan dalam rapat pengurus di sekretariat Golkar setempat.

Menjelang musda, beberapa nama meramaikan bursa kandidat ketua, termasuk Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan.

Nama bupati mengemuka setelah sembilan komisariat kecamatan menyatakan mendukung Zainuddin untuk maju di musda, pada pertemuan silaturahmi di kediaman salah seorang tokoh Golkar Bulukumba, A Muttamar Mattotorang, 9 Desember lalu.

Figur lain yang mengemuka adalah kader yang juga pengurus, antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Bulukumba Nirwan Arifuddin, wakil ketua Azikin, bendahara Nuraedah, sekretaris A Hamzah Pangky, pengurus provinis Tabri, dan wakil ketua KPPG Humaeni Idrus.

Meski sudah mendapat dukungan tertulis dari sembilan pengurus kecamatan, Zainuddin belum pernah secara terbuka menyatakan akan majudi musda.

Jadwal musda 30 Desember, dibenarkan Hamzah Pangky yang hadir pada rapat pengurus itu. "Hal ini telah disepakati dalam rapat," kata Hamzah.

Hadir antara lain dewan penasihat DPD II Partai Golkar Bulukumba A Mappasulle, Plt ketua Nirwan Arifuddin, wakil ketua Azikin, bendahara Nuraedah, Hamzah Pangky, dan ketua panitia musda Humaeni Idrus.

Perebutkan 13 Suara

SALAH figur yang namanya ikut mengemuka di bursa calon ketua, Hamzah Pangky,
mengemukakan, belum menyatakan siap untuk maju.

"Saya belum menyatakan kesiapan saya untuk maju," kata Hamzah yang anggota DPRD Bulukumba.

Pada musda Golkar Bulukumba, kandidat akan memperebutkan 13 suara. Rinciannya, DPD I satua suara, komisariat kecamatan (korcam) 10 suara, organisasi sayap satu suara, dan organisasi pendiri dan didirikan satu suara.

Sumber : Tribun-Timur.com

Read more »

Muscab PPP Bulukumba Digelar di Makassar

Bulukumba - Setelah tertunda karena suasana internal partai yang kurang kondusif, pengurus DPC PPP Bulukumba akhirnya memutuskan, menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Bulukumba di Hotel Coklat Makassar, 24 Desember mendatang.

Rencana itu disetujui beberapa pengurus DPC PPP Bulukumba pada rapat di kediaman ketua panitia muscab, Basri Marjuki.

"Hasil rapat sudah ada. Pengurus mempersiapkan muscab pada 24 Desember di Makassar," kata Amrullah, Sekretaris DPC PPP Bulukumba.

Amrullah menyebutkan, pengurus yang hadir pada rapat membahas penentuan jadwal muscab itu, antara lain Basri, wakil ketua Junaidi, wakil sekretaris Nuraeni, dan beberapa pengurus lainnya.

Dijelaskan, muscab akan digelar di Makassar karena situasi di internal partai kurang kondusif saat ini. Karenanya, tidak memungkinkan di Bulukumba.

"Situasi tidak mendukung jika tetap dipaksakan di Bulukumba, makanya kami rencana laksanakan di Makassar. Selain itu, DPW PPP Sulsel juga dekat untuk memantau," kata Amrullah.

Ia berharap, muscab berlangsung aman dan damai. Juga tidak ada masalah setelah pelaksanaan muscab.

Amrullah merupakan salah seorang kandidat ketua pada muscab. Calon pesaingnya adalah legislator PPP di DPRD Bulukumba, Askar.

Menolak di Makassar

RENCANA Muscab DPC PPP Bulukumba di Makassar, ditolak pengurus PAC Kecamatan Kajang. Menurut mereka, rapat pengurus DPC yang memutuskan muscab di Makassar, tidak kuorum.
"Karena itu, kami menolak. Pengurus ranting di sembilan PAC (kecamatan) tidak dihadirkan dalam rapat penentuan tempat dan jadwal muscab," kata M Syahdirn, Sekretaris PAC Kajang, kemarin sore.

Menurutnya, jika muscab dipaksakan di Makassar, maka beberapa PAC mengancam memboikot dan akan menolak hasil muscab itu.

Dua kandidat ketua, Amrullah dan Askar, akan berebut 19 suara, termasuk sembilan suara PAC. Sebelumnya, musda ini dijadwalkan 18 November lalu, namun ditunda.
Salah satu kisruh internal partai ini adalah penolakan empat ketua dan sekretaris PAC diganti, yakni PAC Kecamatan Bulukumpa, Herlang, Kindang, Gantarang, dan Bonto Bahari.

Suasana juga memanas setelah mobil salah satu kandidat, Amrullah, terbakar ketika diparkir di rumahnya. Terbakarnya mobil itu diduga karena kesengajaan.

Sumber : tribun-Timur.com

Read more »