Legislator Tolak Kembalikan Hadiah Zaidin

BULUKUMBA -- Pemberian jas dari bupati terpilih Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) kepada 40 anggota DPRD Bulukumba terus disoroti. Desakan Komite pemantau legislatif (Kopel) Bulukumba agar dewan mengembalikan pemberian tersebut tidak digubris.

Sebaliknya, legislator ngotot menerima hadiah tersebut. Bahkan, siap dipakai pada pelantikan Zaidin yang direncanakan 9 November.

Kopel pun berang dan mengancam akan melapor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba. Alasannya, pemberian tersebut adalah bagian dari gratifikasi.

Koordinator Kopel Bulukumba Majid Bakti menyayangkan sikap DPRD yang tidak peka terhadap kritikan. Dia juga menilai anggota DPRD tidak mengindahkan aturan yang melarang gratifikasi.

Menurut Majid, jika sikap itu terus dipertahankan, maka ke depan bisa saja anggota dewan menerima hadiah dari orang tertentu seperti mobil. Apalagi, jika dewan selalu berkelit bahwa pemberian tersebut ikhas.

"Dewan itu harus sadar bahwa jabatan dia melekat pada dirinya," katanya. Majid menjelaskan, pemberian kepada pejabat dilarang dalam UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua DPRD Bulukumba Edi Manaf menegaskan, dirinya tidak akan mengembalikan pemberian tersebut hanya karena desakan Kopel. Satu-satunya, kata dia, yang bisa memaksa dia mengembalikannya jika Zaidin yang memintanya. Menurutnya, pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik.

"Silahkan saja Kopel berkomentar. Kami hargai itu tapi bukan berarti kami ingin menuruti keinginannya untuk mengembalikan pemberian jas ini," kata Edi.

Read more »

Legislator Dianggap Terima Gratifikasi

Terkait Hadiah Jas dari Calon Bupati Terpilih

BULUKUMBA -- Pemberian stelan jas kepada 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba dari pasangan calon bupati terpilih Zaidin menuai polemik. Pemberian yang diinisiasi salah seorang anggota DPRD Abdul Kahar Muslim ini dinilai masuk dalam kategori gratifikasi yang tidak dibenarkan untuk diterima oleh pejabat negara termasuk legislator.

Pemberian ini dianggap sebagai bentuk pendekatan eksekutif kepada legislatif yang nantinya akan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemberian ini dipastikan akan berdampak secara psikologi dan menciptakan beban moral legislator dalam menjalankan fungsinya nanti.

Ketua Komite pemantau legislatif (Kopel) Bulukumba, Majid Bakti bahkan mengecam tindakan dewan ini. Menurutnya, pemberian ini akan menjadi bumerang bagi anggota dewan nantinya untuk mengawal eksekutif. Alasan legislator bahwa hal ini hanya sebatas pemberian dinilai tidak masuk akal dan cenderung hanya pembelaan semata. Pemberian ini dipastikan memiliki efek politik yang pada akhirnya menyebabkan legislator nantinyan mandul dalam mengawal kebijakan pemerintahan Zaidin lima tahun mendatang.

"Tidak mungkin tidak ada pengaruhnya kalau orang diberikan sesuatu. Omong kosong itu. Saya sendiri heran dengan mental dewan seperti ini. Lagi pula kenapa harus Zaidin yang menyiapkan jas untuk pelantikan. Memangnya anggota dewan tidak punya jas, ini sangat lucu," ujar Majid.

Karena itu, Majid meminta semua anggota dewan yang menerima hadiah jas tersebut untuk berbesar hati mengembalikannya. Pengembalian menurut Majid jauh lebih terhormat sebagai bentuk komitmen dewan sebagai lembaga yang siap mengontrol eksekutif. Jika pemberian ini tidak dikembalikan, kata dia, akan semakin memperburuk citra DPRD Bulukumba. Apalagi pemerintahan yang baru ini belum diketahui akan seperti apa kebijakan yang akan dihasilkan.

"Tidak ada pilihan lain, kembalikan saja, saya kira anggota dewan semua punya jas yang akan dipakai untuk pelantikan tanpa harus terikat dengan jas dari Zaidin. Sebab ini saya kira mengarah pada bentuk gratifikasi yang dilarang keras. Harusnya kan DPRD memahami ini. Apalagi sangat aneh karena diinisiasi oleh anggota dewan sendiri," tambahnya.

Menanggapi desakan ini, Ketua DPRD Bulukumba, Edi Manaf menyatakan bahwa dirinya menjamin tidak akan ada embel-embel kepentingan dalam pemberian ini. Jas tersebut, kata dia, hanya sebagai bentuk terima kasih dan tidak termasuk dalam konteks gratifikasi. Kritikan Kopel ini dinilai wajar sebagai bentuk kontrol dan menjadi bahan analisa dewan agar kedepan mewaspadai setiap pemberian seseorang. Sayangnya Edi tidak memberikan komentar pasti soal desakan dewan untuk mengembalikan jas ini.

Sementara, anggota DPRD lainnya, Zulkifli Saiye menyatakan bahwa dirinya siap mengembalikan jas tersebut jika memang ada unsur kepentingan di dalamnya. Hanya saja, dia meminta agar desakan Kopel tersebut dianalisa dahulu apakah memang mengandung unsur gratifikasi atau tidak. Pasalnya, dia menilai pemberian ini ikhlas dan dirinya tidak mendapatkan beban atau pesanan kepentingan apa-apa dengan pemberian ini. "Saya kira kalau memang ada unsur gratifikasi tidak apa-apa dikembalikan," kata dia.

Via Fajar.co.id

Read more »

KKMB Tolak Investor ke Bulukumba

Makassar, Tribun - Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) di Makassar menggelar demo, menyatakan menolak investor asing yang akan didatangkan Bupati Bulukumba terpilih, Zainuddin.

Hal itu mereka sampaikan di fly over Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (25/10). Selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD Sulsel dari Bulukumba di gedung dewan.

Di gedung DPRD Sulsel, mereka diterima dua legislator asal Bulukumba, A Mariattang dan Nasrullah.

Mereka menyatakan, akan menolak investor asing itu jika datang ke Bulukumba dengan paham kapitalis.

Mereka menegaskan, menolak segala bentuk kapitalisasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, dan kehutanan.

"Aksi ini tanpa tendensi politik. Yang jelas KKMB menolak segala bentuk investasi asing dan swasta lainnya yang tidak pro kepada warga Bulukumba," kata Kaspul, Ketua KKMB, saat bertemu anggota DPRD Sulsel.

Mariattang meminta warga mencermati maksud kedatangan investor itu. "Kalau mereka datang untuk membantu warga Bulukumba, kenapa kita tolak. Tetapi jika datang untuk mengeruk keuntungan saja, maka sudah menjadi kewajiban semua warga untuk menolak," kata Mariattang.

Sebelumnya, Zainuddin mengatakan, berencana menghadirkan sejumlah investor ke Bulukumba untuk mengenalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat.

tribun-timur.com

Read more »

Warga Akan Demo pada Pelantikan Bupati

Bulukumba - Sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Bulukumba berencana menggelar demo pada pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terpilih, Zainuddin-Syamsuddin (Zaidin), yang dijadwalkan akhir Oktober ini.

Rencananya, para aktivis ini akan melakukan aksi di berbagai titik di Kota Bulukumba.

Mereka yang sudah memberi sinyal akan turun ke jalan antara lain aktivis Forum Warga Bulukumba, Forum Ketahanan Nasional (Fortanas), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Pemuda Benteng Malewang, dan Forum Umat Islam (FUI) Bulukumba.

Mereka akan menggelar aksi damai. Salah satu tujuannya, mengingatkan janji bupati terpilih pada kampanye di Pilkada Bulukumba 2010.

Janji Zaidin yang akan mereka ingatkan, antara lain, program dana bergulir Rp 5 miliar per kecamatan untuk kredit pengusaha kecil tanpa bunga, janji Zainuddin untuk tidak menerima gaji sebagai bupati, dan lain-lain.

"Kita melakukan aksi untuk mengingatkan program dan janjinya saat kampanye. Jangan sampai setelah terpilih, janjinya dilupakan," kata Sri Puswandi,

Sedangkan Musafir, Humas FUI Bulukumba, berharap Zaidin segera merealisasikan janji itu dan regulasinya jelas.

"Perlu ada regualasi yang jelas agar warga tidak bingung dengan program itu," katanya.

Sekretaris Fortanas Bulukumba, Ahmad Gazali, menambahkan, rencana aksi itu sudah dikomunikasikan dengan Polres Bulukumba.

Ahmad berharap, pihak kepolisian tidak melakukan penjagaan berlebihan. Sebab hanya akan melakukan aksi damai dan mengingatkan janji-janji pasangan terpilih. (smb)

Zaidin Nilai Hal yang Wajar

DIMINTAI tanggapannya, juru bicara (jubir) Zaidin, Sainal Basrun, mengatakan, rencana aksi damai beberapa elemen masyarakat itu merupakan hal yang wajar dan bagian dari dinamika demokrasi.

"Hal itu adalah dinamika demokrasi dan wajar saja jika ada warga yang melakukan aksi. Yang jelas, warga akan mendukung program Zaidin dan pasti bisa terlaksana jika semua warga ikut mendukung," kata Sainal.

Read more »

Permohonan PHPU Kepala Daerah Kab. Bulukumba Ditolak

Setelah melalui proses cukup panjang, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, jawaban pihak Termohon dan Terkait, pemeriksaan para saksi dan lainnya, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruhnya permohonan Pemohon dalam Pemilukada Kab. Bulukumba - Perkara No. 161/PHPU. D-VIII/2010.

“Mahkamah berkesimpulan, permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Amar Putusan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” demikian dibacakan Ketua Majelis Hakim, Mahfud MD pada Selasa (28/9) siang di ruang Sidang Pleno MK.

Dalil Pemohon soal Pasangan Calon No. Urut 1, H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin (Pihak Terkait) tak memenuhi syarat formal ikut serta Pemilukada Kab. Bulukumba 2010 karena tak mendapat dukungan suara minimal 15%, dibantah oleh Pihak Terkait.

“Pihak Terkait menyatakan telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan administratif, berupa syarat dukungan partai politik minimal 15%, sesuai berita acara kelengkapan pasangan calon di KPU Kabupaten Bulukumba. Pihak Terkait juga membantah adanya pencabutan dukungan dari Partai Merdeka. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-18 dan Bukti PT-22,” ungkap Majelis Hakim.

Berdasarkan fakta di persidangan, ditambah keterangan beberapa saksi, antara lain Saksi Misdar yang mencabut laporan pemalsuan tanda tangan Misdar di kepolisian, maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Kemudian mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon tak melakukan verifikasi terhadap ijazah H. Zainuddin Hasan, karena ijazah SMA yang digunakan oleh H. Zainuddin Hasan memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan ijazah SMA umumnya, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ijazah pihak Terkait telah diverifikasi dan memenuhi syarat Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai ijazah pasangan calon yang tidak diverifikasi. Sementara Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan H Zainuddin Hasan memiliki ijazah atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Selanjutnya, dalil Pemohon bahwa DPT mengalami perubahan komposisi dan jumlah antara DPT Pemilukada Putaran Pertama dan DPT Pemilukada Putaran Kedua, pihak Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan tak pernah melakukan perubahan terhadap DPT sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

“Hal yang dilajukan oleh Termohon adalah melakukan koreksi jumlah/komposisi jenis kelamin pemilih karena ada pemilih perempuan yang pada DPT Putaran Pertama dicatat sebagai laki-laki,” ujar Majelis Hakim.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, memang terdapat perbedaan antara DPT pada putaran pertama dengan DPT pada putaran kedua. Namun perbedaan tersebut hanya perbedaan komposisi jenis kelamin pemilih yang terjadi karena ada koreksi terhadap pemilih perempuan yang pada Pemilukada Putaran Pertama tercatat dalam kolom laki-laki. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Via : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Read more »